JOGJA - Rencana Pemkot Jogja dan Pemprov DIJ untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian tahun ini, memicu keresahan pedagang. Kebijakan itu dikhawatirkan mempersulit akses wisatawan dan berbuntut penurunan omzet.
Salah seorang pedagang oleh-oleh batik di Pasar Beringharjo Ahmad Zainul Bintoro mengatakan, pembatasan kendaraan bermotor masuk ke kawasan Malioboro kemungkinan membuat wisatawan harus memutar jika menuju pasar.
Kondisi itu ditakutkan membuat wisatawan membatalkan niat ke Pasar Beringharjo lantaran aksesnya terlalu jauh. "Ini jelas bisa mempengaruhi penjualan pedagang di Pasar Beringharjo,” ujar Bintoro saat dikonfirmasi Radar Jogja, Senin (6/7).
Melihat kendala itu, Bintoro menilai pemerintah seharusnya bisa menyediakan kantong-kantong parkir yang tidak terlalu jauh dengan kawasan Malioboro. Alternatifnya ada di Tempat Khusus Parkir (TKP) Beskalan.
Namun, dia menilai fasilitas itu belum terlalu diketahui oleh wisatawan. Sehingga Bintoro berharap ada sosialisasi yang lebih masif dari pemkot dan pemprov agar kantong parkir tersebut dapat dimaksimalkan.
Berdasarkan beberapa kali uji coba kawasan full pedestrian yang telah dilakukan, Bintoro mengakui cukup terdampak dari lesunya perputaran ekonomi. Dia berharap penerapan full pedestrian pada tahun ini bisa dikaji ulang atau jangan dulu diaplikasikan secara permanen.
"Harapan kami, tahun ini bisa baru sebatas uji coba dulu saja. Penerapannya nanti mungkin baru beberapa tahun lagi secara bertahap, jangan langsung,” katanya.
Kekhawatiran yang sama juga dirasakan pedagang Teras Malioboro. Perwakilan pedagang, Slamet menilai penerapan full pedestrian bisa membuat wisatawan enggan datang. Terlebih melihat fasilitas kantong parkir bus pariwisata belum memadai.
Pasca TKP Abu Bakar Ali dan TKP Senopati dinonaktifkan, saat ini hanya ada kantong parkir TKP Ngabean yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan rombongan. Namun lokasi cukup jauh dari Malioboro.
Slamet memandang, kondisi itu memaksa wisatawan berjalan kaki cukup jauh. Sementara untuk fasilitas transportasi pendukungnya masih berbayar. Sehingga dapat memberatkan wisatawan.
Baca Juga: Satu Dekade Festival Layang-Layang di Pantai Ketawang Tarik Miliaran Rupiah ke Purworejo
Atas dasar kondisi itu, dia berharap pemerintah bisa menunda ambisi pedestrian penuh sebelum infrastruktur parkir dan shuttle gratis disiapkan dengan matang.
"Infrastruktur yang saya tuntut harus ada shuttle. Paling tidak yang harus sudah disiapkan pemerintah dan tidak berbayar,” ungkap Slamet.
Baca Juga: Menelusuri Legenda Jatikluwih: Karomah Wali, Pohon Ajaib, dan Kisah Keteguhan Sunan Geseng di Dlingo
Pemprov DIJ menargetkan skema full pedestrian dijadwalkan mulai diterapkan November 2026. Sekprov Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, penataan akses jalan sirip masih menjadi tantangan. Sebab masih banyak kendaraan yang memanfaatkan akses itu untuk masuk ke kawasan Malioboro.
Menurutnya, pemprov juga masih menyusun mekanisme khusus bagi bus-bus pariwisata. Salah satunya dengan menyiapkan lokasi drop off agar kendaraan wisata tidak menumpuk di sekitar kawasan Malioboro. (inu/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita