JOGJA - Program populis pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIJ mulai menjadi sorotan.
Ketua Komisi D DPRD DIJ RB Dwi Wahyu menilai, bahwa pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan dan mampu menjawab persoalan gizi di masyarakat.
Dwi Wahyu menegaskan, bahwa MBG seharusnya tidak dijalankan dengan pendekatan pemerataan semata, melainkan berbasis kebutuhan bagi masyarakat.
Baca Juga: Forda Inorga Pelangi Digelar Awal, Kontingen Sleman Raih Dua Medali Emas
"Kalau tujuannya mengatasi masalah gizi, maka yang harus diprioritaskan kelompok yang benar-benar butuh, terutama keluarga miskin.
Ini harus berbasis data, bukan dibagi rata," katanya, Selasa (30/6).
Menurutnya, pemerintah perlu memanfaatkan data kesejahteraan dari Dinas Sosial (Dinsos) sebagai acuan dasar penentuan penerima manfaat.
Penyaringan berbasis desil ekonomi dinilai penting agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain menyangkut sasaran penerima, Komisi D juga menyoroti koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum sepenuhnya optimal.
Ia menilai lemahnya koordinasi berpotensi memunculkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari ketidaktepatan distribusi hingga risiko keamanan pangan.
"Koordinasi ini penting. Jangan sampai ketika muncul persoalan seperti keracunan, baru semua pihak dilibatkan, padahal sejak awal tidak ada komunikasi," katanya.
Lebih lanjut, Dwi Wahyu juga mengusulkan agar penyediaan makanan dilakukan langsung di lingkungan sekolah.
Skema tersebut dinilai akan mempermudah pengawasan sekaligus menjaga kualitas makanan sebelum dikonsumsi siswa.
Baca Juga: Fahreza Sudin Dirumorkan Akan Berpisah dengan PSIM Jogja dan Diminati Malut United
Menurutnya, model implementasi paling ideal saat ini adalah melalui Sekolah Rakyat.
Sistem asrama atau boarding school memungkinkan distribusi makanan lebih terkontrol sekaligus memastikan penerima berasal dari keluarga kurang mampu.
"Di Sekolah Rakyat itu jelas datanya. Siswa datang dari keluarga miskin dan masuk kategori desil bawah.
Kalau ingin program ini terukur, ya bisa mulai dari situ," tuturnya.
Di sisi lain, Pemprov DIJ sendiri juga mulai melakukan pembenahan dari sisi operasional pelaksanaan MBG.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, bahwa evaluasi saat ini difokuskan pada kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pemerintah belum berencana menambah unit SPPG baru sebelum memastikan fasilitas yang telah beroperasi memenuhi seluruh standar yang ditetapkan.
Bahkan, beberapa unit untuk sementara dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan.
Evaluasi tersebut meliputi kelengkapan sarana dan prasarana, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga pemenuhan standar komposisi gizi.
Baca Juga: Diskominfo DIY Sadari Hoaks Terus Berkeliaran di Ruang Digital, Edukasi Masyarakat Dinilai Krusial
"Setiap kelompok punya kebutuhan gizi yang berbeda. Dari balita, ibu hamil, hingga anak sekolah. Karena itu, koordinasi dengan Dinas Kesehatan menjadi kunci agar ini benar-benar tepat," ujar Ni Made. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun