JOGJA - Angka harapan hidup di wilayah DIY yang mencapai 75 tahun menarik perhatian Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia Wihaji. Dia pun mencanangkan gerakan kampanye kesehatan mental dan penguatan peran orang tua di Kota Jogja.
"Yogyakarta dipilih karena memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi serta Angka Harapan Hidup (AHH) terdongkrak di atas 75 tahun. Namun, sebagai daerah urban dengan tingkat pluralitas yang menyerupai "Indonesia Mini", tantangan sosial dan psikologis yang dihadapi juga tergolong dinamis," kata Wihaji saat menghadiri pertemuan bersama komunitas ayah di Balai Kota Jogja, Jumat (26/6).
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Meskipun begitu Wihaji menyoroti fenomena hilangnya peran ayah atau fatherless dalam pengasuhan anak.
Baca Juga: Januari hingga Akhir Juni, Satpol PP Bantul Temukan 14 Toko Jual Rokok tanpa Cukai
Dia menyebut saat ini mencapai kisaran 25 persen di Indonesia. Itu sebabnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibidik menjadi titik nol gerakan kampanye kesehatan mental dan penguatan peran orang tua secara nasional. Karena Yogyakarta menjadi contoh yang baik untuk pembangunan keluarga.
"Melalui program seperti Gerakan Mengajak Ayah Sendiri (Gemari) termasuk mendampingi anak mengambil rapor, kita ingin meningkatkan keterlibatan ayah. Melayani anak itu tidak hanya urusan ekonomi atau membayar SPP saja, melainkan juga menyentuh sisi psikologis mereka," ujar Wihaji.
Dalam sesi tanya jawab, Wihaji merespon pertanyaan kenapa tidak ada kementrian ayah, padahal ada kementrian perempuan dan anak. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap ketahanan unit terkecil masyarakat ini, yang melandasi pembentukan nomenklatur Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Baca Juga: Pererat Kemitraan, Polda DIY dan Jurnalis Adu Strategi di Lapangan Fun Mini Soccer
Wihaji juga menekankan pentingnya komunikasi yang mendalam antara orang tua dan anak, serta bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi digital. Anak-anak, kata dia, perlu diajak mengobrol dan berdiskusi, berkomunikasi dari hati ke hati.
"Kami tidak anti-handphone, tetapi teknologi itu gunanya melayani kita, jangan sebaliknya kita yang melayani teknologi. Oleh karena itu, mari bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tokoh masyarakat dan orang tua untuk terus mengedukasi," lanjutnya.
Terkait tingginya dinamika sosial, Wihaji juga menggarisbawahi pentingnya penanganan kesehatan mental di lingkungan keluarga yang saat ini dinilai cukup serius secara nasional. "Harapannya dengan gerakan ini, ojo kapok atau jangan lelah untuk terus mengampanyekan pentingnya masa depan generasi kita," tegasnya.
Baca Juga: Dorong Hotel dan Restoran Gunakan Produk Lokal, Pelaku Usaha di Magelang Minta Dukungan Nyata
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti strategi penguatan ketahanan keluarga dan penanganan kesehatan mental di wilayahnya. Hasto mengakui tingginya pluralitas di Yogyakarta membawa konsekuensi tersendiri pada tantangan psikologis remaja, seperti potensi gangguan mental (mental disorder) hingga perilaku toksik (toxic people).
"Arahan dari Pak Menteri segera kami tindak lanjuti. Kami memiliki sistem penanganan mental disorder mulai dari screening di tingkat sekolah, rujukan berjenjang ke puskesmas, hingga penyediaan fasilitas adolescent healthy center di rumah sakit," ungkap Hasto.
Pihaknya berharap sistem manajemen rujukan dan penanganan kesehatan mental yang terintegrasi di Yogyakarta ini nantinya dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia demi menekan risiko gangguan psikologis pada generasi muda.
Editor : Heru Pratomo