JOGJA - Mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY melayangkan 10 tuntutan kepada pemerintah melalui aksi di depan Kantor DPRD DIY Selasa (23/6). Tuntutan tersebut mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, hingga desakan penyelesaian krisis sampah di DIY.
Kedatangan mereka langsung diterima oleh belasan anggota DPRD DIY lintas komisi sekitar pukul 16.00. Pertemuan berlangsung dalam bentuk audiensi dan diskusi terbuka di kompleks DPRD DIY selama kurang lebih 1,5 jam.
Namun, berbagai persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa belum memperoleh respons dan penyelesaian serius dari pemerintah. "Di tengah meningkatnya beban ekonomi rakyat, melemahnya demokrasi, krisis lingkungan, dan berbagai kebijakan yang belum berpihak ke rakyat, negara harus kembali menjalankan amanat konstitusi," lontar koordinator aksi Forum BEM se-DIY Faturahman Djaguna.
Baca Juga: Job Fair Kulon Progo Justru Diminati Pencaker Luar Daerah, Bupati Kulon Progo Beberkan Alasannya
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap MBG hingga dihentikannya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu dilakukan. Dua program ini, dinilai tidak efektif dan berpotensi membebani anggaran negara.
Selain itu, Forum BEM se-DIY juga menyuarakan penolakan terhadap regulasi yang dinilai memperluas peran TNI dan Polri di ruang sipil. "Kami mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta RUU Perlindungan Aktivis," tegasnya.
Selain isu nasional, masalah sampah hingga kenakalan remaja di DIY juga perlu solusi konkret. Terlebih banyak persoalan yang belum terselesaikan dari dua masalah tersebut.
Baca Juga: Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Ketua DPD PAN Sleman: Mengejutkan Bagi Kami
Anggota DPRD DIY Yuni Satia Rahayu menilai, bahwa keresahan yang disampaikan mahasiswa mencerminkan kegelisahan yang juga dirasakan masyarakat luas. Menurut Yuni, berbagai kebijakan pemerintah pusat yang menjadi sorotan publik perlu mendapatkan evaluasi.
Dia menilai, aksi berulang menunjukkan adanya tuntutan yang belum memperoleh respons memadai dari pemerintah. "Kalau kondisi ini tidak disikapi kami juga khawatir. Mahasiswa sekarang masih bisa dikendalikan, tapi kalau terlalu banyak janji dan tidak ada perubahan dari pemerintah pusat, tentu akan menjadi persoalan," bebernya.
Yuni mengatakan, hasil audiensi akan disampaikan kepada pimpinan DPRD DIY untuk ditindaklanjuti. DPRD DIY juga akan mengkaji persoalan-persoalan lokal yang menjadi tuntutan mahasiswa melalui komisi terkait. "Persoalan yang di DIY, masalah sampah, pendidikan, dan lain-lain perlu dibahas di masing-masing komisi," sebutnya. (iza/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita