JOGJA - Pembukaan ARTJOG 2026 di Jogja National Museum (JNM), Jumat (19/6/2026) malam, diwarnai polemik.
Selain kritik terhadap keterlibatan Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) yang belakangan dicabut dari daftar strategic partner, muncul pula dugaan tindakan represif terhadap seorang seniman yang melakukan aksi performance di area depan lokasi pameran.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Seni ArtJokes di Kantor LBH Jogja, Sabtu (20/6/2026).
Sejumlah perwakilan koalisi, pekerja seni, hingga LBH Jogja menilai peristiwa itu menunjukkan persoalan yang lebih besar terkait kebebasan berekspresi dan relasi antara ruang seni dengan kekuasaan.
Perwakilan LBH Jogja Miftahul Huda, menilai terdapat pola yang serupa dengan sejumlah peristiwa pembatasan ekspresi yang sebelumnya terjadi di Jogja.
"Ada dua peristiwa yang mirip dengan pola yang hampir sama walau di ruang yang berbeda, yaitu represi terhadap kebebasan berekspresi. Yang pertama terjadi waktu May Day, lalu yang kedua terjadi tadi malam di ruang kesenian," ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Huda, pihaknya menerima informasi mengenai adanya tindakan pengamanan yang berujung pada dugaan kekerasan terhadap seorang seniman yang melakukan aksi perfomance saat pembukaan ARTJOG.
Baca Juga: Listrik Mati Bergilir di DIY Membuat Warga Geram, PLN Jogja Jelaskan Penyebab Pemadaman
"Ada satu pembiaran dari aparat keamanan maupun aparat kepolisian terhadap tindakan yang dilakukan pihak keamanan. Selain itu ada juga tindakan represi atau kekerasan berupa pemukulan dan itu juga disaksikan pihak kepolisian," katanya.
Meski demikian, LBH Jogja belum mengambil langkah hukum lebih lanjut, karena seniman yang mengalami peristiwa tersebut masih perlu waktu untuk menenangkan diri dan belum menentukan sikap.
"Sejauh ini kami baru memfasilitasi teman-teman Koalisi ArtJokes untuk menyampaikan pernyataan. Belum ada diskusi lebih lanjut soal pendampingan hukum. Tetapi bila dibutuhkan, kami siap mendampingi," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Koalisi Seni ArtJokes yakni Lorca, menyebut kritik mereka tidak semata-mata ditujukan kepada sosok Didit Hediprasetyo sebagai anak Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, yang dipersoalkan adalah praktik artwashing dan keterlibatan entitas yang dinilai berpotensi memperkuat kontrol kekuasaan terhadap ruang kesenian.
"Seni itu harus berpihak, tidak bisa dikooptasi oleh rezim. Seni itu praktik perjuangan melawan penindasan," ujarnya lugas.
Lorca menilai bahwa pencabutan nama DHF dari jajaran strategic partner menjelang pembukaan tidak menyelesaikan substansi persoalan.
"DHF dihapus itu bagi kami hanya formalitas agar publik tidak makin marah. Persoalannya bukan karena Didit adalah anak presiden, tetapi karena praktik artwashing yang nantinya menjebak seniman berada dalam kontrol kekuasaan," katanya.
Baca Juga: Penas XVII 2026, Wapres Gibran: Indonesia Kian Mandiri Pangan Berkat Petani dan Nelayan
Selain itu, ia juga mengkritik tema besar ARTJOG tahun ini yang mengangkat generasi di tengah situasi sosial-politik yang menurutnya sedang diwarnai berbagai bentuk protes publik.
"Yang menjadi ironi adalah ketika realitas sosial hari ini hanya dipertontonkan dalam sebuah ruang kesenian yang sangat kapitalistik dan berada dalam kontrol kekuasaan," ucapnya.
Penuturan juga datang dari perwakilan Koalisi ArtJokes lainnya yaitu Wispy, ia mendesak agar ARTJOG lebih terbuka mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan festival tersebut.
"ARTJOG melibatkan Didit Foundation lalu di takedown secara mendadak. Itu tindakan yang absurd. Wacana seperti itu harusnya disampaikan secara terbuka dari awal, melibatkan pihak mana dan siapa saja. Semua lapisan masyarakat seni butuh keterbukaan," bebernya.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Warung Soto Enak di Yogyakarta, Kuliner yang Wajib Coba!
Secara prinsip, ia berharap pihak penyelenggara memberikan penjelasan sekaligus permintaan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi.
"Harapan saya, ada permintaan maaf dari jajaran ARTJOG secara terbuka dan lantang kepada publik," ujarnya.
Di sisi lain, pekerja seni sekaligus anggota Forum Cik Di Tiro Nana, menilai polemik yang muncul saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kritik terhadap ARTJOG, termasuk ketika penyelenggaraan festival itu pernah menuai protes karena melibatkan Freeport sekitar satu dekade lalu.
"Pendekatan ARTJOG sangat pragmatis untuk menghindari blunder dan kurang menunjukkan tingkat kepekaan," sebutnya.
Baca Juga: Herve Renard: Tunisia Harus Tampil Sempurna Secara Kolektif Melawan Jepang
Nana juga menjadi salah satu saksi yang berada di lokasi saat aksi perfomance berlangsung pada Jumat malam. Menurutnya, tindakan seniman yang melakukan performance di area depan JNM masih berada dalam konteks respons artistik terhadap ruang publik yang tersedia.
"Saya melihat seorang seniman merespons ruang publik untuk menyampaikan ekspresinya melalui performance art. Tapi saat itu sejumlah aparat keamanan sudah berjaga-jaga dan mendekat, siap meringkus," tuturnya.
Sebagai orang yang juga bekerja di bidang seni, ia mengaku kemudian menghubungi sejumlah pihak di ARTJOG setelah mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap seniman tersebut.
"Saya sempat menghubungi kurator dan beberapa seniman lain untuk memastikan apakah direksi ARTJOG mengetahui peristiwa itu," katanya.
Nana menambahkan, perdebatan yang muncul saat ini semestinya menjadi momentum untuk membuka ruang diskusi lebih luas mengenai akuntabilitas dan transparansi pendanaan kegiatan seni.
"Akuntabilitas dari ARTJOG ini perlu disampaikan ke publik, termasuk dari mana dananya berasal. Ruang percakapan semacam itu justru penting untuk meningkatkan politik seni kita," ujarnya.
Hingga konferensi pers berlangsung, pihak Koalisi ArtJokes menyatakan masih menunggu respons resmi dari ARTJOG terkait kritik terhadap keterlibatan DHF maupun dugaan tindakan represif yang terjadi saat malam pembukaan. (iza)
Editor : Meitika Candra Lantiva