JOGJA - Kenaikan harga BBM turut menambah tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah Pemprov DIY setelah adanya efisiensi. Oleh karena itu, penggunaan kendaraan dinas dan kunjungan kerja (kunker) semakin dibatasi.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, saat ini pemprov tengah menjaga agar adanya efisiensi dan kenaikan harga BBM tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kita sekarang memilih mana yang sangat perlu kita jaga. Kalau misalnya ada kunjungan, tidak usah satu orang satu mobil," tegasnya Selasa (16/6).
Ni Made menyebut, kunker maupun kegiatan koordinasi akan diprioritaskan pada agenda yang benar-benar mendesak. Jika kegiatan dapat dilakukan secara daring, Pemprov DIY mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi agar biaya operasional dapat ditekan.
"Kalau kunjungan dewan atau segala macam, kita akan memilah. Tidak usah rombongan, perwakilan saja. Kalau perlu Zoom, ya Zoom," lontarnya.
Menurutnya, ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran juga sangat terbatas. Karena kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan adanya tambahan anggaran. Oleh sebab itu, fokus pemerintah adalah mengoptimalisasi anggaran yang sudah tersedia. "Kalau berubah pun, anggarannya enggak ada. Jadi ya harus kita optimalkan yang ada saja," tandasnya. (iza/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita