JOGJA - Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai berlangsung dan dijadwalkan berjalan hingga Agustus 2026 mendatang. Pendataan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menyasar seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk di DIY.
Statistisi Ahli Muda BPS DIY sekaligus Sekretaris Sensus Ekonomi 2026 DIY Wisnu Lutfianto mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan aktif dengan memberikan data, serta informasi sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan dilakukan petugas lapangan.
Ia mengungkapkan, dalam konteks DIY, pendataan terhadap perusahaan besar telah mulai dilaksanakan, sementara pendataan door to door dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Baca Juga: Dukung Indonesia Siapkan Generasi Emas, BPN dan BNNK Sleman Jalin Komitmen Gempur Narkoba
"Cakupan sensus meliputi berbagai jenis usaha, mulai dari usaha online, usaha rumahan, pertokoan, hingga perusahaan besar," katanya, Selasa (26/5).
Ia menuturkan, data yang dihimpun nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi nasional. Wisnu mengatakan, BPS DIY sendiri telah memulai pendataan terhadap sejumlah perusahaan besar menggunakan sistem computer assisted web interviewing (CAWI).
Lebih lanjut, untuk memastikan proses pengisian data berjalan sesuai ketentuan, BPS DIY juga menggelar kegiatan Ngisi Bareng (NGIBAR) bersama sejumlah perusahaan besar.
Dalam prosesnya, Wisnu menyadari ada kekhawatiran dari masyarakat. Untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat, salah satunya keterkaitan sensus dengan pajak, Wisnu menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berhubungan dengan perpajakan. Ia juga memastikan kerahasiaan data responden dijamin oleh undang-undang.
Baca Juga: Mahasiswa Asal Sleman Jadi Korban Pengeroyokan Salah Sasaran di Jalan Seyegan-Godean
"Bisa kami sampaikan dalam pendataan sensus ekonomi ini, masyarakat tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan data, itu dijamin oleh undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik," jelasnya.
Selain itu, BPS DIY turut menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinas, dan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di DIY.
"Kerahasiaan data oleh responden itu terjaga dengan baik. Terkait pajak, perlu kami sampaikan dalam kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak ada hubungannya dengan pajak," tegas Wisnu.
Lebih lanjut, BPS DIY juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pelaku usaha, khususnya perusahaan besar, mengisi kuisioner Sensus Ekonomi 2026 secara lengkap.
Jika terdapat pihak yang belum mengisi survei, BPS DIY akan menerjunkan tim pendamping untuk membantu proses pengisian data sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. "Semoga masyarakat dan pelaku usaha bisa memberi data yang akurat agar pemerintah bisa menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran," harapnya.
Sementara itu, salah satu sasaran sensus yakni Manager Joglo Resodinomo Riska Febriani, mengaku proses pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 kali ini lebih mudah dipahami dibanding yang dibayangkannya. "Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan pendataan akan dipersulit, dan ribet, ternyata gampang. Pertanyaannya juga mudah-mudah untuk saya pribadi," tuturnya.
Riska juga mengajak para pelaku usaha di DIY untuk turut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil pendataan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, mulai dari memahami tren bisnis terkini, membuka peluang ekspansi pasar, hingga mempermudah akses terhadap program bantuan pemerintah. "Tidak usah takut, tidak usah berpikir yang aneh-aneh, kita jalani dan sukseskan sensus ini," pungkasnya. (iza)
Editor : Sevtia Eka Novarita