JOGJA - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) kini tengah menghadapi tantangan pemotongan anggaran dalam program normalisasi tiga sungai di Kota Jogja. Alhasil, konsep kolaborasi dengan pemerintah kota (pemkot) pun dilakukan supaya program tersebut tetap berlanjut.
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSSO Vicky Ariyanti mengatakan, normalisasi sudah dilakukan pihaknya di Sungai Winongo. Namun ada permintaan dari pemkot untuk melanjutkan program normalisasi di aliran Sungai Code dan Sungai Gajahwong.
Diakui Vicky, untuk melanjutkan normalisasi dua sungai itu pihaknya kemungkinan berat dalam hal pelaksanaannya. Lantaran BBWSSO menghadapi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang dampaknya membuat proyek tersebut sulit dilakukan.
Oleh karena itu, dia berharap ada konsep kolaborasi dengan pemkot. Supaya target normalisasi tiga sungai di Kota Jogja itu terus berjalan.
Baca Juga: Sentra Tenun Pakelarum Sleman Tembus OVOP Kemenperin, Dorong Peluang Ekspor Produk Lurik
Berdasarkan hasil koordinasi awal, pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) sudah menyatakan kesiapan untuk penyediaan alat berat. Kemudian BBWSSO mengerahkan tim juru ukur agar proyek normalisasi yang dilakukan tetap sesuai aturan.
“Tahun ini agak tahun yang agak ruwet buat kami, tapi ya mudah-mudahan (program normalisasi sungai) bisa tetap berjalan dengan semangat kolaborasi,” ujar Vicky saat ditemui di Jembatan Kleringan, Jumat (22/5/2026).
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Jogja Rahmawan Kurniadi menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk menutup kendala yang dihadapi BBWSSO. Totalnya mencapai Rp 200 juta.
Rahmawan menerangkan, anggaran tersebut untuk kebutuhan menyewa alat berat yang diterjunkan di tiga sungai. Meliputi Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong. Bentuk pelaksanaannya dengan mengeruk sedimen sungai untuk menutupi talud.
Baca Juga: Rupiah Terus Anjlok, Masuk Daftar Lima Besar Mata Uang Terlemah Dunia
Menurutnya, alat berat nantinya akan mengeruk sedimen sekitar 1,5 hingga 2 meter yang berfungsi sebagai lapisan pelindung talud. Sehingga arus sungai tidak langsung menghantam pondasi struktur talud.
Terkait pelaksanaan di lapangan, Rahmawan memperkirakan kegiatan tersebut akan dimulai pada bulan Juli 2026. Pelaksanaannya pun akan dikoordinasikan dengan BBWSSO untuk pendampingan teknis dan penentuan titik-titik krusial yang memerlukan penanganan segera.
“Memang nanti lama-kelamaan akan terbawa arus lagi, tapi itu bentuk perlindungan agar strukturnya tidak langsung terkena gerusan air. Kalau (sedimen) terbawa, kami normalisasi lagi,” tambahnya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin