JOGJA – Kota Jogja yang memiliki letak geografis di tiga aliran sungai menjadi salah satu perhatian dari anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Agus Riyanto.
Diberikan mandat tugas pada alat kelengkapan dewan yang mengawal bidang infrastruktur, dirinya fokus mendorong penanganan masalah luapan sungai yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Penguatan infrastruktur mitigasi banjir di wilayah perkotaan, kata dia, memiliki alasan yang kuat. “Karena setiap kali datang musim penghujan di Kota Jogja, laporan terkait luapan sungai dan genangan selalu menghiasi dinamika masyarakat,” ungkapnya, Kamis (21/5).
Baca Juga: Keren! Skor SPM Pendidikan Kota Jogja Peringkat Pertama se-Indonesia, Ini Kata Hasto Wardoyo
Salah satu langkah strategis yang dia dorong adalah optimalisasi pembangunan serta pemeliharaan sumur resapan di berbagai titik rawan. Keberadaan sumur resapan menurutnya bukan sekadar sebagai pelengkap infrastruktur. Melainkan instrumen vital yang mampu mereduksi volume air langsung menuju badan sungai.
Agus memandang, sering terjadinya luapan sungai di kawasan permukiman diakibatkan oleh beban air hujan dari daratan yang langsung menuju sungai. Padahal sungai memiliki kapasitas yang terbatas karena harus juga menampung kiriman air dari hulu.
“Optimalisasi sumur resapan ini adalah upaya untuk menahan laju air agar tidak langsung membebani sungai. Sehingga risiko luapan sungai akibat kiriman dapat kita tekan seminimal mungkin,” ujar Agus.
Politikus PDI Perjuangan itu memang tidak memungkiri bahwa pola tata ruang di Kota Jogja yang semakin padat dengan perkerasan beton juga menyebabkan daya serap tanah menurun drastis. Alhasil, menjadi pemicu utama meluapnya air ke permukaan saat saluran drainase tidak mampu menampung debit air yang datang secara tiba-tiba.
Optimalisasi sumur resapan, lanjut dia, bisa sebagai salah satu solusi untuk meminimalisasi beban sungai ketika musim penghujan tiba. Bahkan jika perlu ada penambahan sumur resapan pada titik-titik jalur aliran menuju sungai.
Agus mendorong dalam penambahan titik sumur resapan itu juga dilakukan pemetaan yang jelas. Misalnya jika suatu wilayah memiliki tingkat kerentanan banjir tinggi atau berada di lingkungan padat penduduk maka sumur resapan wajib dibuat dengan spesifikasi mumpuni.
Selain mendorong eksekutif, dia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga fungsi sumur resapan yang sudah ada. Lantaran seringkali efektivitas sumur resapan berkurang akibat sumbatan sampah atau pendangkalan sedimen akibat kurang mendapat perhatian dalam perawatan rutin.
“Saya mendorong agar ada sinergi antara pemerintah kota dan kelompok masyarakat di tingkat kelurahan untuk memastikan sumur-sumur resapan tersebut berfungsi optimal, terutama memasuki musim penghujan," tambahnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Agus juga mendesak agar pembangunan infrastruktur di masa depan lebih mengedepankan prinsip infrastruktur hijau. Yakni pembangunan infrastruktur wajib memberikan manfaat lingkungan seperti pengaturan iklim, manajemen air hujan, dan penyaringan udara.
Baca Juga: Inklusi Tinggi tapi Literasi Rendah, LPS Sebut Gen Z dan Milenial Rentan Terjebak Risiko Pinjol
Melalui ketugasannya di Komisi C, dirinya juga akan terus mengawal alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur drainase dan pembangunan sumur resapan. Sebab kenyamanan dan keselamatan warga Kota Jogja dari ancaman banjir adalah prioritas yang tidak bisa ditunda.
"Kami berkomitmen fokus pada aspek pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada agar fungsinya tetap terjaga. Ini adalah bentuk investasi untuk ketahanan kota," tandas Agus. (*/inu/pra)
Editor : Heru Pratomo