JOGJA - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja mencatat ada 1.407 rumah tidak layak huni (RTLH) hingga akhir 2025. Mayoritas berada di kawasan bantaran sungai, dengan kategori rusak ringan hingga berat.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Jogja Sigit Setiawan menyebut, tahun ini perbaikan hanya menyasar 200 RTLH. Sehingga pada akhir 2026, menyisakan sekitar 1.200 titik.
Baca Juga: DPUPKP Bantul Akan Perbaiki Lima Jembatan yang Rusak, saat Ini Masih Dalam Proses Lelang
Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perbaikan juga memanfaatkan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta. “Sampai dengan April yang ditangani melalui APBD ada 20 unit lewat TMMD tahap satu dan dua. Kemudian 20 unit CSR,” beber Sigit di Balai Kota Jogja Selasa (12/5).
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyebut, perbaikan RTLH melalui program bedah rumah bagi warga kurang mampu kini terus digencarkan. Upaya tersebut untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Revisi Perda KTR di Kota Jogja Mulai Dibahas Juni, Batas Usia Pembelian Rokok Naik Jadi 21 Tahun
Hasto menyatakan, target Pemkot Jogja adalah memastikan seluruh warga dapat tinggal di rumah yang layak dan sehat. Terlebih di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi.
Sebab kondisi hunian menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Program tersebut juga terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Baik itu perusahaan maupun perbankan. “Target kami tahun ini 200 rumah bisa diselesaikan dengan pola gotong royong,” tegas Hasto. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita