JOGJA- Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon diminta turun tangan melakukan evaluasi terhadap rencana penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) TI Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) oleh karteker Pengurus Daerah (Pengda) TI DIY. Evaluasi itu diperlukan karena ada indikasi kuat penyelenggaraan musda tersebut menyimpang dari ketentuan AD/ART dan peraturan organisi TI.
“Indikasinyanya cukup kuat. Mestinya bukan musda tapi musyawarah daerah luar biasa alias musdalub,” ujar Pemerhati Taekwondo DIJ Sukamto saat ditemui di kediamannya kemarin (6/5).
Sukamto menilai musdalub lebih tepat karena diselenggarakan ketimbang musda dengan berbagai alasan. Di antaranya, kepengurusan Pengda TI periode 2021-2025 gagal menyelenggarakan musda hingga masa baktinya berakhir pada 15 November 2025. Karena terjadi kekosongan kepengurusan daerah, PBTI menunjuk karteker sebagai pelaksana tugas
Selanjunya soal dugaan pelanggaran lainnya menyangkut persiapan musda atau musdalub sekurang-kurang 30 hari kalender sebelum pelaksanaan. Ini merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (2) anggaran dasar. Namun temuan di lapangan tim penjaringan dan penyaringan (TPP) melakukan tahapan kurang dari ketentuan tersebut. Dimulai sejak 23 April 2026 dan musda direncanakan berlangsung Minggu (10/5) lusa.
“Ini lagi-lagi tidak sesuai dengan AD/ART TI,” ulasnya.
Sukamto yang juga pernah menjabat ketua Pengda TI DIY itu berharap PBTI bersedia meninjau ulang rencana penyelenggaraan Musda TI yang diinisiasi karteker Pengda TI DIY. Langkah itu dibutuhkan agar tindakan karteker yang tidak sesuai dengan regulasi organisasi tidak berlanjut. “Bisa dihentikan karena berpotensi membuat kisruh,” sesalnya.
Apalagi karteker Pengda TI DIY belum lama ini juga telah mencabut keputusan atas karteker Pengkab TI Bantul. Akibatnya sekarang kepengurusan Pengkab TI Bantul mengalami kevakuman. Evaluasi lain yang diperlukan terkait dengan tahapan pencalonan ketua umum TI DIY berikut kinerja pengurus Pengda TI DIJ periode sebelumnya.
Dari jadwal dan tahapan TPP calon ketua umum TI DIY ada delapan tahapan. Antara lain pendaftaran berlangsung 1 hingga 4 Mei. Pengembalian berkas 5 Mei. Verifikasi pada 6 Mei. Pengumuman bakal calon ketua umum TI pada 9 Mei.
Terkait dengan kinerja pengurus Pengda TI periode sebelumnya, Sukamto menerima sejumlah masukan dan catatan. Antara lain, hingga masa baktinya berakhir tidak dapat menyelenggarakan musda. Selain itu, sekretariat Pengda TI DIY sesuai Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar TI berkedudukan di ibu kota provinsi dalam hal ini Kota Jogja. Namun selama empat tahun terakhir sekretariat berlokasi di Banguntapan, Bantul dan Depok, Sleman.
Masalah lain yang menjadi sorotan dari sejumlah elemen TI DIJ terkait transparansi pengelolaan keuangan organisasi. Salah satunya berhubungan dengan pengelolaan anggaran dari ujian kenaikan tingkat (UKT). Rata-rata setiap tahun ada 10 ribu atlet taekwondo di DIJ yang mengikuti UKT dari berbagai tingkatan. Dari berbagai laporan, anggaran yang dikelola sedikitnya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. “Dibutuhkan laporan secara terbuka,” harapnya.
Lantaran berbagai persoalan itu secara organisasi belum diselesaikan, muncul pertanyaan ketika ada informasi incumbent akan maju kembali dalam musda. Sukamto berharap sebelum bicara musda atau musdalub dan pencalonan ketua umum TI, persoalan laporan pertanggungjawaban organisasi harus dituntaskan lebih dulu.
Begitu pula dengan dijalankannya amanat AD/ART dan peraturan organisasi oleh karteker pengurus Pengda TI DIY. Selama regulasi itu belum dipenuhi, Sukamto berharap ketua Umum PBTI berkenan mengadakan evaluasi secara menyeluruh. “Bila memang ditemukan pelanggaran, peninjauan ulang rencana musda sangat terbuka dilakukan PBTI. Kewenangan ada di pengurus besar,” ujarnya. (kus)
Editor : Herpri Kartun