JOGJA - Tekanan ekonomi global secara umum sudah dan masih dirasakan sektor industri di DIJ.
Ketidakpastian akibat dinamika geopolitik berdampak langsung pada keberlanjutan usaha, termasuk memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIJ Bidang Ketenagakerjaan yang juga pengurus Kadin DIJ Timothy Apriyanto menyebut, kondisi ekonomi saat ini berada dalam situasi yang sulit diprediksi.
"Ini unpredictable. Faktor geopolitik global seperti perang berdampak ke harga energi, logistik, dan akhirnya ke industri.
Semua negara kena, tapi yang punya economic resilience kuat akan lebih bertahan," ujarnya pada Radar Jogja, Sabtu (2/5).
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Penumpang Long Weekend, KAI Daop 6 Operasikan Tujuh Kereta Tambahan
Menurut Timothy, tekanan itu juga mulai dirasakan oleh industri manufaktur yang berorientasi ekspor di DIJ. Sejumlah perusahaan bahkan disebut telah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
"Kita sudah lihat ada kasus di Sleman, beberapa perusahaan besar mulai mengarah ke PHK. Dan saya melihat jumlah PHK ini akan lebih besar dibanding tahun lalu," katanya.
Ia mengungkapkan, tren peningkatan PHK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan eskalasi yang perlu segera diantisipasi.
"Tahun kemarin saja sudah naik dari sekitar 1.300 menjadi 2.000-an. Tahun ini saya melihat akan lebih besar lagi," ujarnya.
Selain tekanan pada industri besar, Timothy juga menyoroti dampak terhadap sektor usaha kecil dan menengah.
Meski UMKM dinilai memiliki daya tahan yang relatif lebih baik, penurunan daya beli masyarakat tetap menjadi ancaman. "UMKM itu tingkat resiliensinya paling baik.
Tapi kalau daya beli turun, tetap akan terdampak juga," katanya.
Baca Juga: Percepatan Pola Tanam Berhasil, LTT Padi di Kabupaten Magelang Lampaui Target 6.075 Hektare
Ia mengingatkan jika kondisi ini tidak segera ditangani melalui kebijakan yang tepat, dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga berpotensi merembet ke persoalan sosial.
"Kalau tidak ditangani, ini bisa memancing economic unrest, bahkan bisa berkembang menjadi social turmoil," tegasnya.
Timothy pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah strategis, termasuk memfokuskan kebijakan pada penyelamatan ekonomi dan keberlanjutan usaha.
"Fokusnya harus pada penyelamatan ekonomi, terutama industri-industri produktif yang punya multiplier effect besar," ujarnya.
Di sisi lain, kalangan akademisi juga melihat persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk DIJ, tidak semata dipicu oleh tekanan ekonomi global.
Tetapi juga berkaitan dengan struktur ketenagakerjaan yang sejak awal sudah rentan.
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Dr Hempri Suyatna menilai, sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan tingkat perlindungan yang rendah. "Sebagian besar tenaga kerja kita ada di sektor informal yang tidak terjangkau oleh jaminan sosial, sehingga kerentanannya semakin tinggi," ungkapnya.
Menurut Hempri, kondisi itu membuat banyak pekerja berada dalam situasi kerja yang tidak stabil. Bahkan sebelum adanya tekanan ekonomi seperti saat ini.
"Jangan-jangan buruh itu masih dipandang sebagai alat produksi seperti mesin dan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek dalam proses industri," ujarnya.
Ia menambahkan, melemahnya industri dan potensi PHK justru akan semakin memperburuk posisi buruh yang sejak awal memiliki daya tawar rendah.
Dalam konteks DIJ, yang memiliki basis ekonomi kuat pada sektor informal dan UMKM, kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri. Terutama ketika daya beli masyarakat ikut melemah.
Hempri juga menyoroti berkembangnya pola kerja fleksibel seperti gig economy yang dinilai membuka peluang, tetapi sekaligus menyimpan kerentanan baru.
"Pekerja di sektor gig ini menghadapi kerentanan karena tidak memiliki jaminan sosial dan relasi kerja yang jelas dengan pemilik modal," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan tenaga kerja.
"Pemerintah harus hadir sebagai jembatan agar relasi antara buruh dan perusahaan bisa lebih seimbang dan tidak timpang," tegas Hempri. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun