JOGJA - Libur Lebaran tahun ini tampaknya menjadi anomali bagi para pelaku usaha hotel dan restoran di DIY.
Sebab, pergerakan masyarakat hingga kunjungan wisatawan naik. Sementara jumlah okupansi di hotel justru mengalami penurunan.
Beberapa dinas terkait di lingkungan Pemprov DIY telah merilis data pergerakan masyarakat periode Lebaran tahun ini.
Dari Dishub DIY mencatat 8,3 juta mobilitas orang. Kemudian dari Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY juga mencatat 1,9 juta wisatawan berkunjung di destinasi wisata.
Semuanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu dalam periode yang sama.
Namun, di sisi lain, sektor hotel dan restoran di DIY malah mengalami penurunan jumlah okupansi.
Wakil Sekretaris Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Wahyu Wikan Trispratiwi mengatakan, rata-rata okupansi hotel di DIY dalam kurun 20 sampai 26 Maret sebesar 70 persen.
Baca Juga: Belum Pikirkan PHK PPPK, Meski Belanja Pegawai Pemkab Gunungkidul Tembus 32 Persen
Padahal, di periode yang sama pada tahun lalu rata-rata okupansi sebesar 80 persen.
"Ada penurunan dibanding tahun lalu, sekitar 10 hingga 5 persen," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (2/4/2026).
Berdasarkan data anggota PHRI DIY, sebaran hotel di DIY paling banyak berada di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman yakni sebesar 70 persen anggota dari dua daerah tersebut. "30 persen sisanya dari Kulon Progo dan Gunungkidul," jelasnya.
Baca Juga: Wali Kota Jogja Pastikan WFH Tak Dinikmati Pegawai Pemkot Eselon II dan III, di Gunungkidul Yankes Tak Tersentuh
Menurutnya, salah satu faktor menurunnya okupansi hotel disebabkan karena daya beli masyarakat secara umum sedang lesu.
Pergerakan masyarakat tinggi, namun banyak yang tidak menginap di hotel, khususnya di penginapan milik anggota PHRI DIY.
"Padahal harga kamar tahun ini tergolong turun sekitar lima persen," kata Cluster General Manager The 101 Hotel dan Resort Jogjakarta itu.
Baca Juga: Deri Corfe vs Nermin Haljeta; Van Gastel Beri Sinyal Perubahan Permanen di Lini Depan PSIM Jogja
Selain lesunya daya beli masyarakat, banyaknya homestay dan juga villa ilegal juga menjadi faktor menurunnya okupansi hotel.
Ia menilai, secara harga menginap di hotel maupun villa lebih hemat jika untuk rombongan. Satu villa bisa dihuni oleh lebih dari lima orang.
"Kami berharap, pemerintah mendata homestay dan villa. Supaya terjadi kompetisi yang sehat. Mayoritas homestay dan villa di DIY kan tidak ada pajak dan sebagainya," bebernya.
Baca Juga: Fahreza Sudin Menyesal Harus Absen Tiga Laga Bersama PSIM Jogja, Pilih Fokus Jaga Kondisi Selama Sanksi
Ia tidak menampik adanya anomali yang terjadi. Sebab, ia juga menyadari masyarakat yang datang ke DIY tidak semuanya menginap di hotel.
Banyak keluarga yang menginap di rumah saudaranya sekalian untuk silaturahmi.
"Jadi kalau dilihat dari data pergerakan masyarakat dan kunjungan destinasi bisa naik," terangnya.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menambahkan, target awal tingkat hunian hotel selama Lebaran di DIJ bisa menyentuh angka 85 persen.
Baca Juga: PSS Sleman di Ujung Penentuan, Pemain Diminta Raih Target secara Bertahap dan Sistematis
Namun, faktanya hanya bisa menyentuh angka 70 persen.
"Penurunan okupansi hotel ini tidak hanya terjadi di DIY, tetapi juga di sejumlah daerah lain akibat menurunnya daya beli masyarakat secara nasional," katanya.
Terpisah, Kepala Dinpar DIY Imam Pratanadi membenarkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel pada Lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Sampai akhir masa liburan hanya 70 persen atau turun lima persen.
Baca Juga: Melihat Momen Kedekatan Ahmad Luthfi dengan Dedi Mulyadi
"Angka tersebut tidak mencapai target dari PHRI yang memperkirakan okupansi hotel sebesar 85 persen tetapi mencapai target okupansi yang ditetapkan Dinpar DIY sebesar 64 persen," ujarnya.
Faktor penurunan sama seperti yang disampaikan pihak PHRI yakni karena daya beli masyarakat yang lesu.
Wisatawan cenderung mencari akomodasi yang lebih murah seperti homestay dan penginapan lainnya.
"Kami akan mengoptimalkan promosi digital, pengembangan event berbasis budaya, peningkatan kualitas layanan destinasi, serta kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata," tambahnya. (oso/wia)