JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dipastikan mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan work from home (WFH). Namun ada larangan khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) tingkat eselon dua dan tiga bekerja dari rumah.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, pegawai dengan tingkatan jabatan eselon tiga ke atas memang dilarang untuk WFH. Lantaran memiliki tanggung jawab besar di birokrasi.
Kemudian untuk jabatan di bawahnya diperbolehkan WFH setiap hari Jumat. Kebijakan WFH baru dimulai pekan depan, mengingat untuk hari Jumat pada pekan ini bertepatan dengan hari libur nasional.
Berdasarkan data di Pemkot Jogja, jumlah pegawai eselon dua dan tiga mencapai 187 orang. Kategori eselon dua (II) B sebanyak 33 orang, eselon tiga (III) A sebanyak 53 orang, dan eselon III B sebanyak 101 orang.
Baca Juga: Melawan Persipal di Stadion Maguwoharjo, Momentum PSS Sleman Perkuat Cengkeraman di Puncak Klasemen
“Eselon dua, eselon tiga ke atas masih masuk seperti biasa. Hanya di bawahnya yang boleh WFH,” ujar Hasto saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Kamis (2/4/2026).
Selain pegawai eselon dua dan tiga, Mantan Bupati Kulon Progo itu memastikan sektor pelayanan publik atau yang bersinggungan langsung dengan masyarakat juga tidak menerapkan WFH. Misalnya seperti kelurahan, kemantren, puskesmas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, layanan kependudukan, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP).
Hasto menyatakan, bahwa pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk penghematan bahan bakar minyak (BBM). Upayanya dengan plafonisasi jatah BBM bagi kendaraan dinas.Kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti dengan surat edaran.
Skema plafonisasi akan diterapkan dengan pembatasan jatah BBM kendaraan dinas mobil lima liter per hari. Sementara kendaraan dinas sepeda motor hanya mendapatkan jatah BBM satu liter per hari. Kebijakan tersebut diterapkan sesuai dengan pelaksanaan WFH atau selama empat hari.
Baca Juga: Tantang Dewa United, Anton Fase dan Fahreza Sudin Absen Perkuat PSIM Jogja, Rakhmatsho Diragukan
Hasto yakin, lewat plafonisasi tersebut dapat menghemat pengeluaran untuk BBM hingga 40 persen. Adapun pengeluaran BBM di Pemkot Jogja mencapai Rp. 10,7 miliar setahun. Jika mampu dikurangi 40 persen maka pengeluaran BBM mungkin bisa di efisiensi menjadi sekitar Rp 6 miliar per tahun.
Selain itu, Pemkot Jogja nantinya juga akan menggelorakan gerakan moral bagi pegawai untuk menggunakan kendaraan tanpa BBM. Hasto mengaku akan memulai gerakan tersebut pada kegiatan dinas yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau bersepeda.
“Insyaallah saya bersama Sekda (sekretaris daerah) bisa kasih contoh. Besok kalau ke paripurna jalan kaki karena dekat,” kata Hasto. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin