JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum menerapkan pemberlakuan Work Form Home (WFH) atau Work Form Anywhere (WFA) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut masih dikaji untuk diterapkan di daerah sambil mencermati data kaitannya dengan keefektifan dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Apakah menekan konsumsi bahan bakar ada penghematan lain-lain atau tidak jangan-jangan nanti malah jalan-jalan," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti saat dikonfirmasi, Jumat (27/3).
Pihaknya masih belum mendapatkan data pendukung apakah dengan memberlakukan WFH/WFA bisa benar-benar menghemat BBM. Keputusan untuk menunggu dan mencermati tersebut diambil setelah berdiskusi dengan Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penghematan BBM.
"Beliau (HB X) menyampaikan kita masih belum ke situ (pemberlakuan WFH) karena masih butuh data yang pas juga," bebernya.
Baca Juga: Jumlah Terbanyak di Gunungkidul, DIY Targetkan 7.584 Ton Ikan Tangkap Tahun Ini
Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan terkait jam kerja ASN. Ada aturan jam kerja dalam satu hari sebanyak 8 jam. Kemudian apabila diberlakukan WFH/WFA, ASN hanya bekerja empat hari yang berpotensi tidak bisa memenuhi aturan jam kerja selama satu minggu.
Menurutnya, di level pemerintah pusat kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan. Namun, di level daerah masih perlu dipertimbangkan karena menyangkut teknis pelayanan publik seperti administrasi perkantoran dan lainnya.
"Itu tidak bisa di handle dari luar dan dipastikannya melalui kantor," ucapnya.
Penghematan BBM, lanjutnya, bisa dilakukan bukan hanya dengan WFH tapi dengan kebijakan lain. Misalnya kebijakan car free day yang juga sudah diujicobakan oleh Pemprov DIJ.
"Kendaraan dinas tertentu yang hanya bisa digunakan, itu mungkin lebih efektif," jelasnya.
Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Saint Kitts Nevis FIFA Series 2026
Kebijakan WFH bersifat imbauan yang kaitannya dengan kekhawatiran stok BBM. Ia khawatir penyelesaian tugas dalam aspek pelayanan publik akan terganggu karena tuga itu tidak bisa dihandle dari jauh.
"Ada hal hal yang harus ketemu (tatap muka) dengan masyarakat, dan itu (WFH) tidak bisa serta merta kita terapkan," ucapnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin