JOGJA - Program pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah dinilai legislatif belum optimal.
Komisi B DPRD Kota Jogja mendorong agar program tersebut bisa lebih diperdalam hingga tingkat kelurahan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Mohammad Sofyan mengatakan, masih menemui sebagian kelompok rentan belum mendapatkan manfaat operasi pasar murah.
Alasannya beragam, bisa karena kesulitan menuju titik pasar murah atau ketidaktahuan terkait jadwal pelaksanaan.
Sofyan yakin, operasi pasar murah yang hadir sampai tingkat kelurahan bisa memudahkan lansia dan penyandang disabilitas mengakses bahan pokok dengan harga lebih murah.
Pun program tersebut selama ini hanya terpusat di tingkat kemantren yang cakupan konsumennya terlalu besar.
“Memang harus kami akui kalau operasi pasar murah belum optimal, ke depan harus ada pendekatan bagaimana kelompok-kelompok rentan ini merasakan manfaatnya,” ujar Sofyan di kantornya, Jumat (27/2/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan, Pemkot Jogja bisa memanfaatkan koperasi merah putih sebagai meeting point pasar murah.
Karena program pemerintah pusat itu sudah beroperasi di 45 kelurahan.
Dia optimistis, lewat optimalisasi koperasi merah putih untuk program pasar murah maka tidak hanya inflasi saja yang teratasi.
Namun kestabilan harga pokok bisa terus terjaga hingga di tingkat wilayah. Apalagi dengan kehadiran warung milik rakyat (wamira) nantinya.
“Barangkali ke depan mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi operasi pasar (konvensional), karena harga bahan pokok selalu terkendali secara kontinyu,” terang anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Kraton, Mergangsan, dan Mantrijeron ini.
Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, akan mempertimbangkan usulan tersebut.
Pun kini pemkot juga telah menyiapkan berbagai upaya pengendalian harga bahan pokok menjelang Lebaran.
Seperti lewat penyaluran beras Bulog kepada pengecer dengan harga Rp 11.000 per kilogram (kg).
Ini agar harga eceran tertinggi (HET) beras medium di Kota Jogja tetap terjaga di Rp 12.500 per kg.
Kebijakan yang sama juga diambil untuk komoditas minyak goreng agar HET tetap di Rp 14.000 per liter.
Selain itu pemkot juga memberi subsidi transportasi telur sebesar delapan ton.
Ini bertujuan agar biaya logistik dapat dipangkas dan mencegah meroketnya kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Kami membantu transportasi telur selama menjelang Lebaran, supaya tidak ada biaya transport yang kemudian menaikkan harga,” tambahnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita