Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Yogo Prasetyo Pri Hutomo konsen terhadap permasalahan jaminan kesehatan. Hal itu, menyusul adanya gelombang penonaktifkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Politikus yang akrab disapa Tomo ini mengatakan, penghapusan PBI-JKN memang membuat gaduh masyarakat di daerah. Sebab dari hasil pengawasannya banyak warga yang seharusnya membutuhkan bantuan. Namun justru tereliminasi.
Faktornya pun beragam, bisa karena status dalam kartu keluarga yang dianggap sudah melampaui standar pemerintah pusat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Ada juga yang hanya karena kenaikan daya listrik rumah.
Mengatasi permasalahan tersebut, Tomo bersama jajarannya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Jogja untuk menghadirkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Sehingga masyarakat yang sebelumnya dihapus kepesertaan PBI-JKN bisa kembali memiliki jaminan kesehatan. Lewat skema pembiayaan penduduk didaftarkan pemerintah daerah (PDPD).
“Warga yang tidak lagi di-back-up pusat, tetap bisa terkaver melalui dana APBD kita,” ujar Tomo Kamis (26/2).
Politikus Partai Golkar itu juga memastikan, Jamkesda PDPD bisa digunakan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) mitra pemerintah. Lantaran lembaga legislatif sudah membuat komitmen melalui rapat bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), BPJS Kesehatan, hingga kepala Puskesmas se-Kota Jogja.
Sebagai unsur pimpinan Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat. Tomo juga berkomitmen untuk mengawal dukungan anggaran untuk jamkesda supaya tetap menjadi prioritas. Termasuk menambah alokasi anggaran lewat APBD perubahan jika memang benar-benar dibutuhkan.
Dia pun menggarisbawahi, sasaran utama jamkesda PDPD adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal. “Seperti buruh harian lepas, lansia, atau masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan dari perusahaan,” tuturnya.
Dia juga telah menginstruksikan seluruh jajaran puskesmas dan rumah sakit daerah, serta rumah sakit swasta mitra pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan maksimal. Sehingga tidak ada lagi ketakutan masyarakat Kota Jogja soal akses berobat.
Masyarakat Kota Jogja diminta tidak usah khawatir. Meski regulasi pusat sangat ketat terhadap DTSEN. “Kebijakan wilayah dari bapak wali kota dan dukungan kami di DPRD melalui APBD sudah menyiapkan jaring pengaman agar hak kesehatan warga tetap terjamin," ungkap Tomo. (inu/pra)
Editor : Heru Pratomo