JOGJA - Setahun kepemimpinan Hasto–Wawan di Kota Jogja pada pertengahan Februari ini, persoalan sampah dinilai belum tertangani optimal.
DPRD menyoroti kapasitas dan sistem pengelolaan masih jauh dari ideal, sementara janji penguatan UMKM juga dituntut lebih konkret agar tak sekadar slogan.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jogja Munazar mengatakan, sudah saatnya pemkot menggandeng banyak universitas di Yogyakarta untuk mencari solusi masalah pelik ini.
Termasuk membuat desain kebijakan jangka panjang dan membangun kesungguhan dalam menangani persoalan sampah.
“Sebagai bagian kawasan aglomerasi, Jogja masih tertatih-tatih dalam menyoal isu ini (sampah), terutama kapasitas dan sistem pengelolaan yang belum ideal,” ujar Munazar di ruangannya, Kamis (19/2/2026).
Selain isu sampah, Sekretaris Komisi B ini juga mendorong agar Hasto-Wawan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Supaya slogan UMKM naik kelas benar-benar dapat terwujud di Kota Jogja.
Munazar menilai, yang harus dilakukan pemkot saat ini adalah mendorong branding dan digitalisasi pelaku UMKM.
Upayanya bisa diwujudkan dengan pelatihan dan kolaborasi dengan sektor perhotelan serta toko ritel agar pelaku UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas.
Selain itu, dia juga mendorong agar ada pendataan yang lebih detail terhadap pelaku UMKM.
Sebab jika basis data kurang baik tentu menjadi potensi program pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Berpulang di Bulan Ramadan, Ketua DPRD Kebumen: Mas Dwi Adalah Wakil Rakyat yang Totalitas
Tidak kalah penting, edukasi manajerial juga perlu ditekankan, literasi keuangan, dan penyertaan modal bagi pelaku UMKM.
Lantaran, sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang terkendala akses kredit akibat BI checking.
“Kalau banyak pelaku usaha tersandung BI checking lalu tidak ada solusi, maka semangat penguatan ekonomi kerakyatan menjadi setengah jalan,” katanya.
Kendati banyak catatan, anggota dewan yang berangkat dari latar belakang pengusaha itu menilai Hasto-Wawan sudah menunjukkan komitmen yang cukup konsisten.
Terkhusus dalam memperkuat fondasi sosial-ekonomi daerah melalui beberapa program strategis.
Contohnya dari angka kemiskinan Kota di Jogja pada 2025 yang sudah turun di angka 6,26 persen. Angka itu dibawah rata-rata DIY yang masih di atas 10 persen.
Kemudian juga tingkat pengangguran terbuka yang angkanya telah mencapai 3,46 persen.
Munazar menegaskan, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menciptakan kualitas pekerjaan yang layak, dilindungi dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Tren penurunan harus dijaga dan menyentuh kelompok rentan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan menyatakan, ada beberapa program strategis dan janji kampanye yang telah tercapai di satu tahun jabatan.
Salah satunya, pada sektor kesehatan yang telah rutin melaksanakan cek kesehatan gratis bagi lansia setiap tiga bulan sekali.
Kemudian juga bisa menurunkan angka stunting hingga satu digit.
Wawan juga mengklaim masalah sampah sudah cukup terkendali.
Bahkan tahun ini juga telah direncanakan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
Meskipun begitu, sosok yang pernah aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIJ itu mengakui ada berbagai tantangan yang dihadapi.
Misalnya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga berdampak pada beberapa program tertunda pelaksanaannya.
Namun, kondisi itu justru dianggap menjadi titik balik manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Sebab kemudian muncul konsep money follow program bukan money follow function.
"Kami tekankan di situ untuk ke depan lebih efektif, efisien, dan bersinergi dengan provinsi serta Keraton untuk kegiatan yang sejalur," tambahnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita