JOGJA - Pengurus PWI DIY Masa Bakti 2025-2030 menggelar rapat kerja provinsi (rakerprov). Hasilnya antara lain, PWI DIY bakal memperjuangkan usulan menjadikan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin sebagai pahlawan nasional. Ini menyusul Marsinah, tokoh buruh yang pada 2025 lalu sudah lebih dulu diangkat sebagai pahlawan nasional.
Udin dan Marsinah sama-sama menjadi korban. Keduanya meninggal terbunuh namun pelakunya tak pernah terungkap hingga sekarang. Peristiwanya terjadi pada 1996, menjelang jatuhnya rezim Orde Baru.
“Kami putuskan untuk membentuk tim ad hoc yang bertugas mempercepat pengajuan usulan Udin sebagai pahlawan nasional,” ujar Ketua PWI DIY Hudono Minggu (15/2).
Tim ad hoc dipercayakan dibentuk di bawah bidang advokasi dan pembelaan wartawan. Dipimpin Wakil Ketua PWI DIY Ainun Najib. Rakerprov PWI DIY berlangsung sehari. Acaranya berlangsung di gedung DPRD DIY pada Sabtu (14/2).
Selain usulan Pahlawan Nasional Udin, rapat kerja juga menyepakati percepatan pembangunan gedung Grha Pers Pancasila. Langkah itu ditandai dengan diselesaikannya perumusan naskah studi kelayakan. Kini materi sedang dimatangkan oleh tim di bawah Guru Besar FH UGM Prof Dr Sudjito SH.
“Naskah studi kelayakan secepatnya kami serahkan ke gubernur dan ktua DPRD DIY. Harapannya dilanjutkan penyusunan detail enginering design atau DED,” kata Hudono.
Rapat kerja diawali dengan kegiatan sambung rasa dengan Ketua DPRD DIY Nuryadi. Dia ingin pers menjalankan kontrol dengan baik. Kritik yang disampaikan media merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja. Dengan demikian, kinerja DPRD DIY sebagai wakil rakyat dapat berjalan lebih optimal.
Nuryadi mengatakan, pers memiliki peran strategis. Bukan hanya mempublikasikan kegiatan dewab. Tapi juga memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas kinerja lembaga parlemen “Kami terbuka terhadap masukan,” ujarnya.
Derasnya arus informasi yang berkembang di masyarakat juga menjadi atensi. Kondisi ituering kali membuat publik kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Bahkan, informasi keliru dapat berkembang menjadi saling menyalahkan dan menjatuhkan pihak lain.
Ketua dewan berharap PWI DIY melalui para anggotanya terus mendorong penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai fakta. “Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” harapnya.
Nuryadi kembali menegaskan DPRD DIY merupakan kantor rakyat. Terbuka bagi siapa saja. Publik berhak mengetahui hasil kerja dewan, termasuk informasi terkait APBD maupun berbagai keputusan strategis lainnya. “Ini kantor rakyat, mestinya semua bisa masuk ke sini. Semua bisa mengetahui hasil-hasil kerja dewan tanpa harus ditutupi. Jika ditutup-tutupi, dikhawatirkan muncul praduga yang tidak benar,” tandasnya.
Soal gedung Grha Pers Pancasila, Nuryadi menunggu hasil studi kelayakan yang disusun PWI. Dia sepakat bisa selesai dan diserahkan ke gubernur tahun ini. Dewan, lanjut dia siap mengawalnya. “Harapannya begitu DED selesai, bisa diketahui kebutuhan anggarannya. Bisa lewat APBD atau dana keistimewaan. Tahun depan, 2027 sudah bisa berjalan,” ucap anggota DPRD DIY lima periode ini.
Rakerprov juga dihadiri Sekretaris Dewan Penasihat PWI DIY Prof Dr Edy Suandi Hamid, Anggota Dewan Penasihat Ki Bambang Widodo, Anggota Dewan Pakar Esti Susilarti dan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI DIY Ribu Raharjo. (kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita