JOGJA - Ketidaktegasan pemerintah menindak transportasi ilegal membuat becak kayuh dan becak listrik semakin terpinggirkan.
Kondisi ini kian terasa di kawasan Malioboro yang justru dipadati becak motor (bentor) dan bajaj.
Salah satu tukang becak listrik Dani Pramono mengatakan, sekarang ini kesulitan mendapatkan penumpang seiring masifnya bentor dan bajaj.
Bahkan merasa tergeser dari kawasan Malioboro yang diproyeksikan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor.
Tukang becak yang biasa mangkal di Jalan Pasar Kembang (Sarkem) ini mengaku, sudah jarang mangkal di Malioboro sejak beberapa tahun terakhir.
Dia lebih memilih mencari penumpang dari pusat oleh-oleh.
“Jadi mau tidak mau ya harus pintar-pintar cari penumpang, karena memang sekarang persaingannya sangat ketat,” ujar Dani saat ditemui, Senin (9/2/2026).
Pria enam puluh tahunan ini juga menduga jumlah transportasi ilegal seperti bajaj semakin marak.
Ini dianggp karena belum ada ketegasan pemerintah membatasi transportasi roda tiga tersebut.
Dani berharap, pemerintah bisa lebih tegas dalam menata keberadaan transportasi ilegal. Sebab sangat berpengaruh terhadap penghidupan penarik becak tradisional.
Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah lebih memasifkan fasilitas bagi becak listrik.
Salah satunya dengan memperbanyak titik-titik pengisian daya. “Kalau memang mau mengoptimalkan becak listrik, seharusnya fasilitasnya juga ditambah. Kalau tidak, bentor tidak akan mau beralih ke listrik,” sebut Dani.
Hal serupa juga dirasakan Tugiman, tukang becak kayuh yang mangkal di kawasan Alun-Alun Utara ini mengaku sulit mangkal di kawasan Malioboro. Sebab di destinasi wisata favorit itu sudah banyak moda transportasi lain.
Dalam kesehariannya, Tugiman mengaku hanya mampu mendapatkan satu penumpang.
Bahkan juga kerap tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Sementara jika masa liburan paling banyak hanya tiga penumpang.
“Becak kayuh sulit sekali bersaing, kalah sama bentor, kemudian bajaj sekarang main offline,” sebutnya.
Dikonfirmasi soal permasalahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Agus Arif Nugroho menyampaikan, sudah menyiapkan formula penindakan bersama dengan aparat kepolisian terhadap masifnya bentor dan bajaj. Sebab dishub tidak memiliki kewenangan penilangan.
Arif mengklaim jumlah kendaraan ilegal di Kota Jogja tidak bertambah. Meskipun pihaknya tidak pernah melakukan pendataan.
“Kami tidak melakukan pendataan. Sebab, jika didata, nanti dikira kami akan melegalkan keberadaan kendaraan tersebut," tambahnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita