JOGJA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY mulai menindaklanjuti arahan Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X untuk melakukan kajian akademik pembangunan Grha Pers Pancasila.
Berupa rapat awal antara wakil pengurus dan dewan penasihat serta dewan pakar di Ruang Kerja Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), Senin (26/1/2026).
Ketua PWI DIY Hudono menyampaikan, secara teknis detail engineering design (DED) pembangunan Grha Pers Pancasila telah tersedia. Namun, rencana tersebut sempat terhenti akibat pergantian rezim pemerintahan.
“Saat ini, peluang pembangunan kembali terbuka melalui penganggaran APBD, khususnya melalui APBD Perubahan 2026, setelah mendapat perhatian DPRD DIY,” katanya di sela rapat.
Sejarah gagasan pembangunan Grha Pers Pancasila turut dipaparkan oleh Direktur Pers Pancasila PWI Pusat Sihono. Ide tersebut berawal dari pertemuan seluruh Ketua PWI se-Indonesia di Keraton Kilen yang menghasilkan Deklarasi Yogyakarta.
Gagasan tersebut sempat dibawa ke tingkat pusat dan mendapat dukungan Presiden Joko Widodo, serta dinilai sejalan dengan Perda Pendidikan Pancasila.
Terkait naskah akademik, Prof Dr Sudjito menegaskan arahan Sultan harus segera direspons.
Menurutnya, dengan kajian akademik yang kuat, proses pengusulan pembangunan akan lebih mudah dan memiliki legitimasi yang tinggi.
Ia juga optimistis pemerintah pusat akan mendukung, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program pendukungnya.
Rapat menyepakati penyusunan naskah akademik sebagai prioritas utama dengan Prof Sudjito sebagai koordinator.
PWI DIY juga akan menggelar focus group discussion (FGD) yang melibatkan pemda dan DPRD DIY, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pembangunan Graha Pers Pancasila dinilai sebagai kebutuhan strategis dan mendesak untuk memperkuat peran pers berlandaskan nilai-nilai Pancasila di Jogjakarta.
Dalam pembukaan rapat, Rektor UWM Prof Dr Edy Suandi Hamid menekankan arahan Ngarsa Dalem harus segera direspons secara serius dan terukur.
Pembangunan Grha Pers Pancasila, menurutnya, bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam kehidupan berbangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Arahan Ngarsa Dalem yang disampaikan saat pelantikan pengurus PWI DIY menjadi titik tolak utama pembahasan.
HB X menegaskan bahwa pembangunan Grha Pers Pancasila harus diawali dengan kajian akademik atau naskah akademik yang komprehensif.
Kajian tersebut diharapkan mampu menjelaskan alasan historis dan filosofis mengapa Jogjakarta layak menjadi pusat Pers Pancasila di Indonesia.
Jogjakarta dinilai memiliki legitimasi sejarah yang kuat. Kota ini merupakan tempat lahir dan berkembangnya pemikiran Pers Pancasila, yang menempatkan pers sebagai kekuatan moral, edukatif, dan kebangsaan.
Keberadaan surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai koran pertama di Indonesia yang masih terbit hingga kini disebut sebagai bukti historis penting yang memperkuat posisi Jogjakarta dalam narasi pers nasional. (wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita