PEMANGKASAN dana desa (DD) yang dilakukan pemerintah pusat memunculkan beragam respons dari pemerintah desa dan masyarakat. Di tengah perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak awal tahun, pemotongan ini dinilai memengaruhi tata kelola pemerintahan desa, keberlanjutan pembangunan, hingga pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan.
Praktisi BUMDes sekaligus dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY) Rudy Suryanto menilai, kebijakan itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pemangkasan DD merupakan bagian dari penyesuaian keuangan negara akibat kendala likuiditas pemerintah.
"Ini bukan hanya dana desa, tapi secara umum karena kendala likuiditas di pemerintah maka ada penyesuaian. Salah satu yang paling besar itu sebenarnya transfer keuangan ke daerah, dan potongannya jauh lebih besar," ujarnya kepada Radar Jogja kemarin (18/1).
Meski menyayangkan dana desa ikut terkena pemangkasan, ia menilai kebijakan itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang harus dihadapi secara realistis oleh desa. "Ini sudah jadi kebijakan pemerintah dan sudah dijalankan. Maka sekarang bagaimana desa pintar-pintarnya menyikapi, karena sudah terjadi," katanya.
Rudy yang juga termasuk pendiri Bumdes.id, penulis buku Peta Jalan Bumdes ini menyoroti ironi pemangkasan DD di tengah prioritas pemerintahan baru yang justru banyak beririsan langsung dengan desa. Seperti program makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan, hingga sekolah rakyat.
"Kalau kita lihat prioritas pemerintahan Prabowo, sebagian besar lokusnya juga akan ke desa. MBG, ketahanan pangan, sekolah rakyat, itu semua landing-nya ke desa," jelasnya.
Lebih jauh Rudy menyebut pemangkasan DD sebenarnya menjadi ujian atas tujuan awal kebijakan tersebut yang telah berjalan lebih dari satu dekade, yakni membangun kapasitas dan kemandirian desa.
"Cepat atau lambat dana desa ini memang pasti akan dikurangi. Harapannya setelah 10 tahun lebih, desa sudah membangun kapasitas kemandirian," ungkap Rudy yang juga managing partner PT Syncore Indonesia untuk pendampingan BUMDES itu.
Namun persoalan terbesar saat ini, menurutnya, adalah pemangkasan yang terjadi di tengah tahun anggaran, ketika perencanaan dan alokasi sudah ditetapkan melalui musyawarah desa.
"Problemnya ini pemotongan terjadi di tengah. Perencanaannya sudah dibuat, musrenbangdes sudah, musdes sudah, tapi tiba-tiba dananya dialihkan. Itu wajar kalau muncul banyak kesulitan," tegas Rudy.
Ia menilai dampak pemangkasan akan sangat bervariasi antardesa. Desa-desa yang masih bergantung pada dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, akan merasakan dampak lebih berat dibanding desa yang telah memiliki pendapatan asli desa (PADes) kuat.
"Desa yang BUMDes-nya sudah maju, bahkan PADes-nya bisa lebih besar dari dana desa, menurut saya tidak akan terlalu terpengaruh. Tapi desa yang masih bergantung pada dana transfer tentu akan sangat terdampak," katanya.
Rudy memaparkan, selama ini DD memiliki porsi besar untuk belanja rutin dan program padat karya. Sementara investasi jangka panjang seperti penguatan BUMDes justru masih sangat kecil.
"Kalau kita lihat data 10 tahun terakhir, investasi ke BUMDes itu bahkan kurang dari dua persen. Jadi memang dana desa tidak seluruhnya langsung untuk pemberdayaan ekonomi," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan pembangunan infrastruktur desa selama ini memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat dan menekan kesenjangan desa-kota.
"Jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar itu sangat masif 10 tahun ini. Harapannya ketimpangan antara desa dan kota semakin kecil," jelas Rudy.
Menurutnya, perbaikan kualitas hidup inilah yang mendorong tren kembalinya anak muda ke desa pascapandemi. Ini seiring membaiknya akses internet, transportasi, dan peluang usaha.
Namun pemangkasan DD dikhawatirkan justru mengancam kelompok rentan dan memicu perlambatan perputaran ekonomi di desa. "Dana desa selama ini banyak dipakai desa secara kreatif untuk gizi lansia, panti asuhan, dan kebutuhan sosial lain yang mungkin tidak terlalu terekspos," terangnya.
Rudy menekankan DD tidak sekadar soal pembangunan fisik, tetapi juga berperan sebagai stimulus perputaran uang di desa. "Juga yang lebih penting itu menstimulus perputaran uang di desa. Kalau perputaran uang kecil, anak muda bingung lagi mau usaha apa, dan akhirnya balik lagi ke kota," pesannya. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun