Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo Tolak Pilkada Lewat DPRD: Khawatir Kepala Daerah Tak Fokus ke Rakyat
JOGJA – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik tajam.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perubahan mekanisme tersebut akan menggeser tanggung jawab pemimpin, dari yang semula kepada rakyat menjadi sekadar tanggung jawab kepada anggota legislatif.
Menurut Hasto, pemilihan langsung oleh rakyat memiliki nilai filosofis dan sosiologis yang tidak bisa digantikan.
Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, ia mengkhawatirkan munculnya pemimpin yang lahir dari kontrak politik transaksional atau politik uang.
“Pemimpin yang lahir dari proses penuh tekanan atau kekerasan seperti itu hanya akan melahirkan tirani,” tegas Hasto saat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota Jogja, Kamis (8/1/2026).
Hubungan Pemimpin dan Rakyat Tak Terwakilkan
Mantan Bupati Kulon Progo dua periode ini menilai bahwa ikatan emosional dan tanggung jawab langsung antara calon pemimpin dengan masyarakat tidak dapat diwakilkan, bahkan oleh lembaga legislatif sekalipun.
Hasto menambahkan, kondisi publik saat ini belum merasa sepenuhnya terwakilkan oleh anggota dewan.
Sebaliknya, Pilkada langsung melalui KPU memberikan dampak positif berupa partisipasi aktif masyarakat.
“Proses gotong royong saat mendirikan bilik suara hingga kampanye door to door itu memberikan sentuhan langsung yang tidak bisa tergantikan,” tuturnya.
PDI Perjuangan Sebut Pilkada DPRD 'Menara Gading'
Senada dengan Wali Kota, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja, Eko Suwanto, menilai wacana Pilkada lewat DPRD sebagai langkah mundur yang mencederai demokrasi, termasuk di internal partai politik.
Eko menekankan bahwa dalam Pilkada langsung, partai politik menjalankan fungsi vitalnya mulai dari pendaftaran calon hingga konsolidasi kolektif bersama akar rumput.
“Ini menunjukkan adanya partisipasi politik yang besar dari rakyat, bukan hanya keputusan di puncak menara gading saja,” tegas Eko Suwanto yang turut mendampingi Hasto di Balai Kota.
Mengapa Wali Kota Jogja menolak Pilkada lewat DPRD? Hasto Wardoyo menilai hal tersebut bisa menggeser fokus tanggung jawab pemimpin dari rakyat ke legislatif dan berpotensi memicu politik uang.
Apa dampak Pilkada melalui DPRD menurut Hasto Wardoyo? Menurutnya, proses yang transaksional bisa melahirkan kepemimpinan yang tiran.
Bagaimana sikap PDI Perjuangan Jogja terhadap Pilkada DPRD? Eko Suwanto menyebut mekanisme tersebut mencederai demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat. (inu/iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin