JOGJA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY menggelar Musyawarah Wilayah IX (Muswil) 2026. Ada sejumlah agenda kerja yang dibahas. Tak hanya mengupas program dan rencana strategis (renstra) partai ke depan. Muswil yang juga dihadiri Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono mulai menyengggol isu sensitif. Soal suksesi di Keraton Jogja.
“Sebentar lagi DIY akan menghadapi suksesi kepemimpinan,” ucap Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid di depan peserta muswil yang berlangsung di kantor DPW PPP DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram Jogja, kemarin (4/12).
Suksesi yang dimaksud Yazid tak lepas dengan berakhirnya masa jabatan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIY pada 10 Oktober 2027. Meski masih setahun ke depan, dia menilai, partainya perlu mengambil langkah politik sejak sekarang. PPP tidak boleh diam atau mendiamkan diri terkait dengan isu suksesi tersebut.
Alasannya, proses politik pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY secara legal formal dilakukan DPRD DIY. Saat ini, PPP DIY menempatkan satu orang wakilnya di dewan provinsi. “Rekomendasi politik muswil bukan hanya menyangkut isu nasional, tapi juga masalah lokal atau daerah,” pintanya.
Soal suksesi gubernur, terang Yazid, menjadi bagian dari rekomendasi politik lokal. Diakui, berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota lain di Indonesia, jalannya suksesi kepemimpinan DIY terikat dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Sering disingkat UUK DIY.
Bila sekarang tengah berembus isu politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan DPRD, tidak demikian halnya dengan DIY. Mekanismenya masih berupa penetapan. Bukan pemilihan. Sebab, syarat menjadi calon gubernur harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono. Begitu pula dengan calon wakil gubernur bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.
“Selama UU Keistimewaan belum direvisi, tak akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY,” tegas Yazid.
Partainya, sambung dia, ikut terus mengawal jalannya proses penetapan. Itu dimulai sejak pembahasan hingga disahkannya UUK pada 31 Agustus 2012. Partai berlambang Kakbah itu selalu menempatkan wakilnya di DPRD DIY. Salah satu saksi dan pelaku sejarah dari proses penetapan itu adalah Yazid sendiri.
Ayah dua anak itu menjadi anggota DPRD DIY sejak periode 2009-2014, 2014-2019, berlanjut 2019-2024 dan 2024-2029. Sebelum di provinsi, Yazid lebih dulu menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman. Mulai masa bakti 1997-1999, 1999-2004, serta 2004-2009.
Sudah tujuh periode pria yang tinggal di Sumbersari, Moyudan, Sleman, itu menjadi wakil rakyat. Masa pengabdian Yazid itu nyaris sama dengan masa jabatan HB X sebagai gubernur DIY. Hanya selisih setahun lebih awal Yazid. Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu menjabat gubernur sejak 1998. Masa jabatan pertama pada 1998-2003 dan periode kedua 2003-2008. Kemudian mendapatkan perpanjangan jabatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008-2011 dan 2011-2012.
Setelah ada UUK, barulah dilakukan penetapan gubernur dan wakil gubernur setiap lima tahun. Sudah berjalan hampir 15 tahun. Mulai 2012-2017, 2017-2022, dan 2022-2027 mendatang. Saat pertama menjadi gubernur, HB X menggantikan Paku Alam VIII pada 1998.
Lantaran belum ada UUK, mekanismenya memakai UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Prosesnya melalui pemilihan di DPRD DIY. Ada dua orang calon gubernur. HB X dan Alfian Darmawan. Dalam proses pemilihan itu HB X didukung tiga kekuatan politik. Fraksi Karya Pembangunan (sekarang Fraksi Partai Golkar, Red), Fraksi ABRI (sekarang TNI/Polri, Red) dan Fraksi PDI. Sedangkan Alfian disokong Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP).
Dalam sebuah kesempatan, Alfian menyatakan keputusannya maju sebagai calon gubernur pada 1998 bukan dalam rangka berhadapan dengan HB X sebagai raja. Namun dia tengah berkompetisi dengan sesama ketua partai politik. Kala itu Alfian menjabat ketua DPW PPP DIY. Sedangkan HB X menjadi ketua DPD Tingkat I Golkar DIY. Dia juga tak melihat sedang menghadapi tembok beton. Tapi kertas karton.
Alfian terlihat juga hadir di tengah peserta Muswil IX 2025 DPW PPP DIY. Dia duduk di bagian depan bersama beberapa kader senior PPP. Menjelang acara berakhir, Mardiono memotong tumpeng peringatan HUT ke-53 PPP. Potongan tumpeng itu kemudian diserahkan kepada Alfian. Mantan cagub DIY 1998 itu tampak sumringah saat disalami Mardiono. “Terima kasih,” ucap Alfian dengan senyum mengembang.
Ketika memberikan sambutan, Mardiono yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Pangan itu lebih banyak mengupas isu-isu nasional. Antara lain soal oligarki yang menguasai ratusan ribu hektare sumber daya alam (SDA), gerakan ekonomi kerakyatan seperti Koperasi Merah Putih dan penguatan internal PPP.
“Jangan sampai kita itu gemblung-gemblung kumpul dan mangan ora mangan ning kumpul. Orang gemlung nek kumpul adanya mengajak berkelahi,” ucapnya mengutip sebuah ungkapan Jawa. (kus)
Editor : Herpri Kartun