JOGJA - Pemda DIY mampu mengoptimalkan berbagai program pemerintah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Terbukti, lebih dari 30 penghargaan dari berhasil ditorehkan atas penilaian kinerja terbaik sepanjang 2025 ini.
"Sampai dengan minggu ketiga Desember ini masih ada penghargaan terkait kebudayaan yang diberikan pemerintah pusat," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti saat dihubungi Minggu (14/12).
Sejumlah penghargaan tersebut di antaranya Peringkat ke-3 Nasional Kategori Pemerintah Provinsi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kemudian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ke-15 secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI, Predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI dan Pemenang Institusi Publik Terpopuler di Media Sosial untuk subkategori Pemerintah Provinsi dalam Ajang AHI 2025 dan sejumlah penghargaan bergengsi lainnya.
Apresiasi ini merupakan wujud keberhasilan Pemda DIY dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan di tengah anggaran yang serba terbatas. Kondisi itu nyatanya tidak mempengaruhi kinerja. "Semoga ini tidak menjadi kelengahan kita untuk terus berupaya maksimal di tahun selanjutnya," tandas Ni Made.
Lebih lanjut dikatakan, anugerah tersebut menjadi motivasi untuk selalu berusaha menghasilkan yang terbaik. Khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sekda, kunci dari keberhasilan menjalankan roda pemerintahan adalah kerja sama dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Hasil yang optimal tidak bisa didapatkan dengan bekerja secara individual. Terlebih dengan anggaran yang serba terbatas.
"Kerja sama pentahelik, akademisi, swasta dan semua unsur perlu dilibatkan," tegas mantan kepala Bapperida DIY ini.
Meski kapasitas fiskal DIY tergolong rendah dibandingkan daerah besar lainnya, namun bukan menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan terbaik. Integritas, lanjutnya, menjadi bagian penting bentuk pertanggungjawaban menjalankan pemerintahan.
"Kami masih punya banyak pekerjaan rumah (PR). Salah satunya, infrastruktur yang harus tercapai sebesar 40 persen dari keseluruhan anggaran," paparnya.
Target mencapai 40 persen adalah sebuah keniscayaan. Sebab, angka pembangunan infrastruktur di DIY kini telah mencapai lebih dari 30 persen dari total APBD DIY. "Ini tantangan besar, karena tahun depan masih ada pengurangan transfer keuangan daerah (TKD)," jelas birokrat yang pernah mengepalai dinas perhubungan DIY ini.
Pengurangan TKD, lanjutnya menjadikan pelajaran bagi daerah. Sebab, daerah dipaksa untuk segera mencapai kemandirian fiskal. Itu menjadi hikmah tersendiri. Dikatakan, selama ini 60 persen anggaran DIY masih bergantung dari transfer keuangan yang diberikan pemerintah pusat.
“Nah sekarang ini mau tidak mau suka tidak suka harus berpikir kreatif. Finance yang menjadi solusi guna mencapai target pembangunan," ingat alumnus Jurusan Teknik Sipil UNS Surakarta ini.
Sejauh ini upaya yang diambil Pemda DIY untuk mencapai kemandirian fiskal antara lain melalui optimalisasi aset dan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ni Made berencana memperketat atau menyaring penggunaan dana keistimewaan (danais) yang dialokasikan pada program-program Pemda DIY. "Target yang akan kami push itu seperti pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah," jelasnya. (oso/kus)