JOGJA - Memasuki puncak musim hujan periode November 2025 hingga Februari 2026, potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir bandang diperkirakan meningkat di berbagai wilayah Indonesia.
Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dwikorita Karnawati menegaskan, kombinasi kondisi atmosfer yang labil dan intensitas hujan tinggi berpotensi memicu kejadian ekstrem, khususnya di kawasan rawan.
Rangkaian bencana yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, menurut Dwikorita, menjadi sinyal peringatan serius bagi daerah lain yang memiliki karakter bentang alam serupa. Kawasan dengan lereng curam, wilayah yang mengalami alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif dengan kondisi geologi rapuh dinilai sangat rentan terhadap bencana susulan.
"Peristiwa Itu menunjukkan kerentanan kawasan berlereng curam, daerah yang mengalami alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif dengan kondisi geologi rapuh di berbagai wilayah Indonesia," ujar Dwikorita Sabtu (13/12).
Ia menjelaskan, hujan ekstrem di wilayah pegunungan dapat memicu aliran debris, yakni campuran lumpur, batu, material kayu, dan sedimen yang melaju dengan kecepatan tinggi. Fenomena ini dinilai sangat berbahaya karena mampu menghantam permukiman dan infrastruktur hanya dalam hitungan detik.
Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, lembah, maupun wilayah di bawah tebing curam, kata Dwikorita, harus menjadi prioritas dalam sistem peringatan dan kesiapsiagaan. Ia menekankan bahwa informasi peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu merespons secara cepat dan tepat.
"Aliran debris seperti ini sangat destruktif dan menuntut respons segera dari warga yang berada di zona rentan," katanya.
Berdasarkan data empiris BMKG, Dwikorita mengungkapkan bahwa kemunculan bibit siklon dan siklon tropis cenderung meningkat pada periode Desember hingga Maret atau April tahun berikutnya. Fenomena tersebut lebih dominan terjadi di belahan bumi selatan, sehingga wilayah selatan khatulistiwa perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem.
Sejumlah kawasan yang masuk dalam zona berisiko tinggi antara lain Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, serta Papua bagian selatan. Wilayah-wilayah tersebut dinilai berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu longsor dan banjir bandang.
"Wilayah-wilayah itu harusnya ada dalam kondisi siaga terhadap cuaca ekstrem sebagaimana yang baru saja terjadi di Sumatera," tuturnya.
Untuk mengantisipasi meluasnya risiko bencana, Dwikorita menekankan pentingnya langkah-langkah cepat di tingkat daerah. Pemerintah daerah diminta melakukan identifikasi ulang zona merah bencana serta membatasi aktivitas manusia selama periode peringatan dini.
Penyiapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman juga menjadi keharusan, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
"Langkah-langkah ini harus dijalankan segera pada wilayah yang telah ditetapkan dalam peringatan dini BMKG," katanya.
Selain itu, kesiapan rencana kontinjensi daerah juga dinilai krusial. Rencana tersebut mencakup penyediaan logistik minimal untuk tiga hingga enam hari, fasilitas pertolongan pertama, pengamanan dokumen penting warga, hingga penguatan jaringan komunikasi. Ketersediaan peralatan evakuasi dan alat berat juga diperlukan untuk mempercepat penanganan darurat di lapangan.
"Semua sarana ini harus siap dan memadai agar respons dapat dilakukan tanpa hambatan," ujar Dwikorita.
Koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Dwikorita menyebut integrasi dengan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk opsi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca jika diperlukan, dapat menjadi langkah mitigasi tambahan untuk menekan intensitas hujan di wilayah kritis.
"Koordinasi yang kuat memungkinkan langkah-langkah pengurangan risiko dijalankan secara lebih efektif," ulasnya.
Lebih jauh, Dwikorita menegaskan bahwa rangkaian bencana di Sumatera tidak boleh dipandang sebagai kejadian terpisah. Menurutnya, peristiwa tersebut harus dimaknai sebagai peringatan dari alam akan pentingnya mitigasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Upaya pemulihan ekosistem, penataan ruang yang berkeadilan, serta pengendalian pemanfaatan lahan harus menjadi fondasi dalam membangun ketahanan bencana nasional.
"Mitigasi bencana harus berbasis pada pemulihan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik dan berkelanjutan," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dwikorita mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat dan bersinergi menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa bulan ke depan. Ia mengingatkan bahwa kondisi atmosfer yang labil dapat memperbesar risiko bencana di wilayah rawan jika tidak diantisipasi secara serius.
"Kita harus bergerak sekarang sebelum curah hujan ekstrem memperbesar ancaman di daerah-daerah rentan hidrometeorologi," tandasnya. (iza)
Editor : Sevtia Eka Novarita