Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Fokus Benahi Mental Masing-Masing Individu, Gubernur HB X Belum Puas dengan Skor SPI DIY 79,4 yang Diberikan KPK

Agung Dwi Prakoso • Rabu, 10 Desember 2025 | 04:10 WIB

 

DI ATAS NASIONAL: Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) menyerahkan skor SPI DIJ kepada Gubernur Hamengku Buwono X dalam Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan.
DI ATAS NASIONAL: Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) menyerahkan skor SPI DIJ kepada Gubernur Hamengku Buwono X dalam Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan.
 

JOGJA - Pemprov DIY mendapatkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 79,4 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur DIY Hamengku Buwono X merasa belum puas atas pencapaian tersebut.

"Sebetulnya nilai tadi yang juga disampaikan Bapak Ketua, baik untuk KPK sendiri maupun Provinsi DIY juga meningkat makin baik, biar pun saya belum merasa puas dengan hasil 79,4, gitu ya," ujar HB X saat ditemui pascaacara puncak peringatan Hari Antikorupsi  Sedunia (Hakordia) 2025 di Kompleks Kepatihan Jogja, Selasa (9/12).

Ia mempertanyakan, kenapa skor di DIY tidak bisa sampai 80 ke atas. Hal itu karena mental korupsi muncul dari pribadi masing-masing. Ia mengembalikan sikap dan pilihan tersebut kepada individu masing-masing.

"Kenapa nggak bisa 80, kenapa nggak bisa 81, 82 atau 83, misalnya. Ruang-ruang perkelahian pada diri sendiri itu. Saya selalu mengampanyekan kepada semua bagaimana bisa mengendalikan kemauan-kemauan yang kurang baik," bebernya.

Menurutnya, sebagai pemimpin hanya bisa memberikan contoh atau teladan yang baik. Kebanyakan kasus korupsi muncul dari mereka yang sudah kecukupan, namun selalu tidak merasa cukup.

"Kita bisanya itu hanya mencoba berbuat sesuatu yang maksimal untuk menghindari seseorang itu lupa diri," ucapnya.

Pemprov DIY mengupayakan pemberantasan korupsi dimulai dari level kalurahan. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, Pemprov DIJ mendorong penguatan tata kelola, transparansi, dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

"Reformasi birokrasi kalurahan menjadi fondasi good governance from the ground up untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, melalui pengendalian gratifikasi, digitalisasi administrasi, serta pengawasan masyarakat,” jelasnya.

Pemprov juga berpartisipasi aktif dalam berbagai instrumen nasional seperti Pariwara Antikorupsi, Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), serta pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Di tingkat lokal, Pemprov menggandeng Penyuluh Antikorupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAKSIJI) sebagai mitra strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai integritas melalui pendidikan dan kampanye publik yang berorientasi pada perubahan perilaku.

“Hakordia menjadi ruang refleksi bersama bahwa pemberantasan korupsi adalah perjuangan menjaga martabat bangsa,” ucapnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, DIY dipilih sebagai tuan rumah Hakordia 2025 karena sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya yang kuat dengan nilai-nilai keteladanan.

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti rangkaian kegiatan dinilai mencerminkan semangat antikorupsi dapat diterima dan dirayakan bersama.

“DIY memiliki skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 79,4 yang tergolong baik. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Secara nasional, skor SPI saat ini berada pada skor 72,32 dan masih dalam kategori rentan. Meski mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi itu menjadi pengingat pentingnya konsistensi dalam upaya pencegahan serta penguatan pendidikan integritas.

Peringatan Hakordia 2025 mengusung semangat “Satukan Aksi Basmi Korupsi” yang diwujudkan melalui beragam kegiatan edukatif, budaya, hingga peluncuran berbagai kebijakan antikorupsi.

Selama lima hari penyelenggaraan, Hakordia hadir lebih membumi dengan melibatkan masyarakat luas melalui pameran, karnaval, serta kegiatan hiburan yang sarat pesan pendidikan integritas.

Puncak peringatan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pimpinan KPK, gubernur, bupati, dan wali kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIJ, pejabat kementerian dan pemerintah daerah, perwakilan asosiasi serta pegiat sosial, dan tamu undangan lainnya. (oso/laz)

 

Editor : Herpri Kartun
#Pemprov DIY #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK