JOGJA - Kawasan Malioboro kembali diterapkan sebagai area full pedestrian dan bebas kendaraan pada 1-2 Desember 2025 mendatang.
Kebijakan ini bertepatan dengan gelaran Malioboro Culture Vibes 2025 yang mengusung tema Feel Good Monday, Feel Jogja.
Selama dua hari tersebut, kawasan Malioboro hingga Titik Nol akan steril dari kendaraan bermotor maupun mobil diestimasikan mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB.
Kebijakan ini memunculkan kembali perdebatan di masyarakat, mengingat Malioboro tidak hanya menjadi pusat wisata, tetapi juga jalur penting penghubung sejumlah titik strategis di Kota Jogja.
Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ir Bambang Hari Wibisono, menilai langkah mengembalikan Malioboro sebagai area ramah pejalan kaki merupakan upaya yang wajar dan sejalan dengan kebutuhan kota modern.
Menurutnya, pertumbuhan kendaraan bermotor yang terjadi seperti saat ini telah memberikan tekanan besar terhadap kualitas udara kota-kota besar, termasuk Jogja.
"Motor dan mobil menghasilkan emisi gas buang yang sangat tinggi. Upaya seperti ini sebenarnya positif dan diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan," ujarnya, Sabtu (29/11).
Namun demikian, Bambang menekankan bahwa kebijakan tersebut jika akan diberlakukan secara permanen, juga harus melewati proses uji coba yang panjang dan repetitif.
"Uji coba harus repetitif dan durasinya panjang. Pemerintah perlu data yang lengkap sebelum dipermanenkan. Harus diuji risiko dan dampak jangka pendek, menengah, dan panjang," pesannya.
Ia menjelaskan, Malioboro merupakan jalan satu arah yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk jalan pintas paling efektif menuju jalan Parangtritis, Alun-alun, Jalan Bantul, hingga sejumlah ruas utama lainnya.
Baca Juga: Chelsea vs Arsenal, Enzo Maresca Konfirmasi Cole Palmer Siap Tampil untuk Derbi London
Jika akses tersebut benar ditutup, maka beban lalu lintas otomatis akan bergeser, dan penumpukan kendaraan akan tersentralisasi.
"Jika kendaraan dilarang masuk Malioboro, kepadatan akan bergeser ke jalan Pasar Kembang, atau Letjen Suprapto. Ini harus dipikirkan rinci bagaimana mitigasi dan solusinya," tambahnya.
Lebih lanjut, meski berpotensi memberi pengalaman wisata yang lebih nyaman bagi para turis, namun kebijakan ini harus disiapkan dengan matang.
Rekayasa lalu lintas, mekanisme pengecualian kendaraan, area drop-off, hingga dampak ekonomi menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan.
Bambang menegaskan, bahwa arah kebijakan menuju kota yang lebih ramah pejalan kaki memang baik, namun harus tetap diimplementasikan secara realistis dan berbasis data.
"Secara konsep ini langkah positif. Tapi jangan hanya berpikir ideal, rencana harus komprehensif dan mempertimbangkan semua dampak," ulasnya.
Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, sebagian pedagang di kawasan Malioboro mengaku mendukung upaya menciptakan kenyamanan wisatawan, namun tetap khawatir dengan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.
Salah satunya adalah pedagang aksesoris di kawasan Malioboro, Sutrisno.
"Kalau suasana lebih nyaman itu bagus, wisatawan betah. Tapi kalau kendaraan dilarang setiap hari, khawatir pembeli malas datang karena harus jalan terlalu jauh," ujarnya.
Secara pribadi, ia berharap pemerintah bisa menyediakan titik parkir dan drop zone yang tidak membuat wisatawan kesulitan membawa belanjaan.
"Saya mendukung, tapi jangan sampai usaha kami ikut terdampak. Perlu solusi yang jelas," tambahnya.
Selanjutnya, di sisi lain, ada pula wisatawan yang setuju dengan wacana Malioboro lebih ramah pejalan kaki, dan bebas kendaraan.
Salah satu wisatawan asal Sragen Alfi Larasati, mengaku mendukung kebijakan ini karena pengalaman berkunjungnya ke Malioboro beberapa kali selama akhir pekan sering terganggu kepadatan kendaraan.
"Kalau bisa bebas kendaraan, suasana Malioboro pasti lebih enak buat foto, jalan-jalan, dan nggak bising.
Yang penting ojek atau transportasi umum tetap bisa berhenti dekat kawasan, jangan terlalu jauh," katanya. (iza)
Editor : Meitika Candra Lantiva