JOGJA – Pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY berharap penetapan upah minimum provinsi (UMP) khususnya upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 mempertimbangkan kondisi riil perekonomian di lapangan.
Di tengah lesunya perputaran ekonomi sektor akomodasi, mereka bahkan berharap UMSP untuk sektor penyediaan akomodasi dan makanan dapat diturunkan atau dihapuskan.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengungkapkan, pelaku usaha hotel dan restoran saat ini masih tertekan berbagai faktor eksternal yang membuat kinerja usaha melemah.
“Kami hanya berharap upah sektoral bagi kami persentasenya turun atau dihilangkan untuk tahun depan,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Deddy menjelaskan, UMSP DIY 2025 untuk sektor penyediaan akomodasi dan makanan naik 8,75 persen dibanding tahun sebelumnya.
Rinciannya, skala besar sebesar Rp 2.311.913,65, skala menengah Rp 2.308.724,80, dan skala kecil Rp 2.306.598,91. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding UMSP sektor aktivitas keuangan, asuransi, maupun konstruksi.
Subsektor yang dimaksud mencakup hotel dan restoran. Rinciannya, hotel dengan skala besar yang memiliki lebih dari 200 kamar, nilai upah sektoral yang berlaku mencapai proporsi tertinggi, yakni 38,75 persen atau Rp 2,31 juta.
Selanjutnya, ada gradasi bagi yang tidak masuk dalam skala besar, mereka tentu mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.
"Kondisi kami saat ini belum baik-baik saja, masih sentik-sentik (sekarat)," tandasnya.
Baca Juga: Heboh Cair November Ini, PT Taspen Pastikan Belum Ada Keputusan Pemerintah Terkait Pembayaran Rapelan Gaji Pensiun
Apabila UMSP 2026 diturunkan atau bahkan dihilangkan, disebut itu menjadi kesempatan bagi pengusaha hotel karena bisa bernafas panjang.
Kondisi penurunan perputaran perekonomian dalam sektor hunian muncul salah satunya karena imbas dari diterapkannya efisiensi anggaran pemerintah.
"Kami menyerap SDM atau tenaga kerja yang tidak sedikit, paling utama adalah antara kita dan tenaga kerja bisa hidup menghidupi," tegasnya.
Baca Juga: Penataan Pantai Sepanjang Capai Tahap Akhir, Targetkan Seluruh Kios dengan Anggaran Rp 400 Juta Rampung Dibangun Pekan Ini
Skema UMSP tahun ini dinilai memberatkan pengusaha hunian. Selain dampak efisiensi anggaran, kebijakan pelarangan study tour hingga daya beli masyarakat yang turun menjadi tumpukan beban yang memberatkan perekonomian mereka.
"Okupansi kami turun 15 hingga 20 persen dibanding 2024 lalu periode Januari sampai Oktober 2025," jelasnya.
Kenaikan pajak hingga retribusi juga dinilai menjadi salah satu faktor lesunya perputaran ekonomi sektor pariwisata di DIY.
Ia berharap, UMP/UMK yang ditetapkan pemerintah pada 2026 disamakan tanpa adanya upah sektoral. "Kami berharap begitu, yang utama adalah kita jalan ,tenaga kerja jalan," tambahnya.
Baca Juga: Sebanyak 62 Kendaraan Dinas Pemkot Jogja Dilelang, Ada Yamaha RX-King dengan Limit Harga Rp 1,34 Juta: Bisa Cek di Sini!
Terpisah, Ketua GIPI DIY Bobby Ardiyanto Setyo Adji menyampaikan kondisi perekonomian sektor pariwisata memang sedang lesu, baik di daerah maupun secara nasional.
Banyak faktor penyebab, mulai kebijakan efisiensi pemerintah hingga kondisi politik global.
"Ini kondisinya belum stabil, kalau dihitung secara riil (UMSP) hitungannya cukup berat bagi temen-temen industri pariwisata," ujarnya.
Baca Juga: Catat! Kontes Kuda Andong Bakal Digelar dalam Upaya Kuatkan Lagi Citra Transportasi Tradisional: Rebutkan Piala Wali Kota Jogja, Lewati Rute Ini..
Ia berharap, seluruh pihak baik pekerja maupun pemerintah mau mengerti kondisi permasalahan industri pariwisata di lapangan untuk menentukan kebijakann pengupahan tahun depan.
Menurutnya, perlu dilakukan stabilisasi terlebih dahulu pada aspek peningkatan perputaran ekonomi.
"Supaya kami juga bisa melakukan perubahan untuk memenuhi seperti yang diharapkan pemerintah tadi, termasuk dalam konteks pengupahan," ucapnya.
Baca Juga: Siklon Senyar dan Koto Kepung DIJ. Berdampak Anomali Cuaca, Masyarakat Diminta Waspada
Mereka merasa terhimpit jika dalam posisi perkonomian lesu tetapi UMSP malah dinaikkan.
Dari komparasi tahun lalu, pendapatan sektor pariwisata di DIY mengalami penurunan.
Terlebih di sektor akomodasi yang mengandalkan MICE dan study tour sebagai penyumbang pendapatan cukup tinggi.
"Dari 100 persen wisatawan domestik, 40 persennya kan dari study tour kalau di DIJY," imbuhnya. (oso/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita