JOGJA - Pembangunan kawasan selatan DIY masih menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Pembangunan tidak hanya dilakukan melalui infrastruktur fisik. Tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
“Soal akselerasi transformasi ekonomi daerah, difokuskan pada sektor unggulan, seperti industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta informasi dan komunikasi sebagai motor pertumbuhan baru," beber Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X dalam Rapat RKPD DIY Tahun 2027 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Jogja Selasa (25/11).
Penyusunan RKPD 2027 ini, lanjutnya, juga harus menjadi awal yang kokoh untuk merealisasikan tahap pertama Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2025–2045. “Sebagaimana diamanatkan dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2024," katanya.
RPJPD, lanjutnya, juga diarahkan untuk pembangunan ketahanan lingkungan, kebencanaan, dan ekonomi. Digitalisasi dan tata kelola pemerintahan juga akan mengarah pada modernitas yang lebih responsif.
Strategi penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial juga disinggung agar memenuhi indikator yang jelas. Hal itu dilakukan dengan perencanaan berbasis data yang akuntabel. "Pemutakhiran, sinkronisasi, keterbukaan, dan pemanfaatan data harus menjadi budaya,” pesannya.
Baca Juga: Strategi Ampuh Mencegah Demam Berdarah di Musim Hujan
Sementara itu, Sekprov DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menambahkan, penekanan pembangunan DIY terletak pada tiga aspek besar. Yaitu reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, dan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Reformasi kalurahan menekankan pada perbaikan layanan dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur kalurahan. Serta upaya optimalisasi pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat kaelurahan.
“Untuk pemberdayaan kawasan selatan dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan kawasan selatan untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga: Gencarkan Sosialisasi, Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Kulon Progo
Arah kebijakan di tahun 2027, lanjutnya, dilakukan pengembangan program wirausaha komunitas untuk memperkuat keadaan ekonomi masyarakat secara berjenjang sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan literasi digital melalui perluasan akses, peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi, serta pemanfaatan platform digital untuk aktivitas produktif. (oso/eno)