JOGJA - Film dokumenter Tupon diputar di Kedai Kebun Forum, Jalan Tirtodipuran No.3, Mantrijeron, Jogja Minggu (23/11). Film ini hadir untuk menyoroti ketidakadilan pertanahan yang menimpa kelompok rentan di Indonesia.
Kisah yang diangkat berfokus pada sosok Mbah Tupon, 70. Dia kehilangan tanah warisan seluas 1.655 meter persegi yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Tanah tersebut hilang secara misterius dan diduga kuat dikuasai jaringan mafia tanah.
Baca Juga: Dukung Kesejahteraan Pendidik, Anak Guru Dapat Beasiswa Kuliah
Sertifikat tanahnya diketahui telah beralih nama ke orang asing dan bahkan dijadikan jaminan pinjaman bank. "Kisah ini sebagai gambaran nyata buruknya tata kelola pertanahan dan ketimpangan relasi kuasa yang masih terjadi," jelas sutradara film dokumenter Tupon Riandhani Yudha Pamungkas Minggu (23/11).
Peristiwa yang dialami Mbah Tupon, bukan insiden tunggal. Terbukti dengan lonjakan kasus mafia tanah yang ditangani Kementerian ATR/BPN mencapai puluhan ribu laporan. “Ini bagian dari konfigurasi struktural yang kompleks ketimpangan relasi kuasa, minimnya literasi hukum, serta dinamika ekonomi,” tegasnya.
Film ini, katanya, lahir dari kegelisahan mendalam. Ia menilai kisah Mbah Tupon membuka ruang kosong dalam narasi publik yang membutuhkan pemahaman lebih intim dan kritis.
Namun, proses produksi Tupon juga menyisakan tantangan tersendiri. Kesulitan terbesarnya adalah menjaga objektivitas sembari menghormati kerentanan subjek. “Ketika seseorang membuka kisah hidupnya yang penuh konsekuensi, kami memikul tanggung jawab etis yang sangat besar,” ucapnya.
Baca Juga: Persoalan Relokasi SDN Nglarang, Ketua DPRD Sleman Sebut Bentuk Kegagalan Perencanaan Pemerintah
Baginya, Mbah Tupon merupakan simbol harapan bagi para korban konflik agraria. Dia ingin film ini menjadi pengingat di balik angka-angka statistik terdapat manusia dengan tubuh, emosi, dan sejarah personal. “Saya berharap film ini bisa menjadi cara untuk melawan mendapatkan tanah Mbah Tupon kembali,” katanya.
Selain itu, dia menilai, film Tupon dapat menjadi ruang refleksi lintas disiplin. Baik bagi masyarakat umum maupun pemangku kebijakan. “Jika film ini dapat memicu percakapan yang lebih jujur tentang keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan, maka film ini telah menjalankan tugasnya,” tutupnya. (cin/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita