JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih membuka kesempatan bagi Kota Jogja untuk mengevakuasi sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan hingga minggu pertama Januari 2026. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi timbulan sampah saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Saat ini sesuai dengan permohonan bupati walikota untuk evakuasi (sampah) masih sampai 2025, tapi untuk mengantisipasi libur nataru mungkin di minggu pertama Januari masih ada slot untuk evakuasi terutama Kota Jogja," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (20/11/2025).
Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemprov DIY dengan pemkab/kot untuk menyambut libur Nataru sekaligus sedikit membahas persiapan libur Idul Fitri. Menurutnya, di momentum itu timbulan sampah di Kota Jogja berpotensi lebih besar dibandingkan dengan Bantul maupun Sleman.
"Minggu pertama Januari masih (dibuka) mengantisipasi lonjakan tahun baru setelah itu kami evaluasi kembali dengsn harapan (jumlah evakuasi sampah) sudah tidak seperti saat ini," bebernya.
Fokus penerimaan evakuasi sampah di Piyungan dikhususkan untuk Kota Jogja. Namun, Kabupaten Sleman dan Bantul juga dimungkinkan untuk melakukan evakuasi sampah apabila terjadi penumpukan sampah pasca Nataru.
" Tapi kalau melihat dari tahun-tahun kemarin, ada kenaikan jumlah sampah sekitar 15-20 persen dibandingkan timbunan sampah yang biasanya. Prediksi dari tahun ke tahun, kisaran itu," jelasnya.
Saat ini, rata-rata jumlah evakuasi sampah ke Piyungan sebesar 70-80 ton per hari. Jumlah tersebut apabila dihitung secara mingguan berarti didapati sekitar 300 ton per minggu.
Kusno, sapaan akrabnya, menyebut daya tampung dari TPST Piyungan sudah tidak memungkinkan untuk menerima sampah dalam kapasitas yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, di satu sisi ia juga belum bisa memastikan apakah setelah minggu pertama bulan Januari itu TPST Piyungan bisa benar-benar ditutup secara permanen.
"Kalau kemudian diartikan ditutup full, memang belum. Tapi besaran sampah yang diterima sudah tidak seperti saat 2025," paparnya.
Pihaknya masih menunggu hasil penataan di akhir tahun besok. Hasil tersebut kemudian bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan ke depan. Ia mendorong agar kabupaten/kota bisa mandiri dalam mengatasi persoalan sampah.
"Kami mengimbau mari kita mulai dari diri sendiri, lingkungan terkecil rumah tangga untuk bijak memilah dan minimalisir timbulan sampah dari rumah tangga," jelasnya. (Oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin