JOGJA - Pemprov DIJ mengganti nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) menjadi Pirukunan Tuwanggana. Pengurusnya pun telah dikukuhkan. di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin (13/11).
Yang menarik, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X melantik putra menantunya sendiri, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro sebagai ketua Pirukunan Tuwanggana. Notonegoro adalah suami GKR Hayu, puteri ke-empat HB X.
Dalam sambutannya, HB X mengatakan, Pirukunan Tuwanggana merupakan wadah untuk menghidupkan semangat gotong royong dan musyawarah akar rumput di DIJ. Wadah ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan dibangun dari bawah melalui partisipasi bersama, bukan dari atas.
"Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, Pirukunan Tuwanggana harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Kita hidup di dunia yang kompleks, sarat kejutan, dan perubahan tak terduga," ujarnya.
Pengurus Pirukunan Tuwanggana diharapkan mampu berpikir out of the box dan melampaui kebiasaan untuk meraih masa depan yang gemilang. Mereka adalah navigator masa depan sosial DIJ dan memiliki peran strategis menjadi koordinator seluruh tuwanggana yang ada di kalurahan, kapannewon maupun kabupaten.
"Apabila diibaratkan, pirukunan ini adalah pancering waskhita, titik keseimbangan, dari jejaring sosial masyarakat yang luas, tempat berlabuhnya aspirasi rakyat, dan pusat gravitasi penjaga harmoni, antara negara dan warga," ungkapnya.
Dalam kerangka Peraturan Gubernur DIJ Nomor 12 Tahun 2025, terdapat empat tugas utama Pirukunan Tuwanggana. Meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mendampingi pelaksanaan kegiatan tuwanggana di seluruh DIJ.
Dikatakan, pemprov telah menyediakan fasilitasi, berupa hibah tahunan sebesar Rp 225 juta melalui Dinas PMK Dukcapil, untuk mendukung pelaksanaan tugas itu. "Saya ingin menekankan, fasilitasi bukan semata perkara dana, tetapi tanda kepercayaan. Karena itu, kepada para bupati dan wali kota, saya mendorong agar komitmen serupa juga diberikan di tingkat kabupaten/kota," tandasnya.
Menurut HB X, keberhasilan Tuwanggana tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari kedalaman dampaknya. Tuwanggana dimaknai sebagai bidan yang membantu melahirkan kalurahan mardika yang berdaulat, berintegritas dan inovatif.
"Pirukunan Tuwanggana harus memastikan diri menjadi pengikat dan penjaga semangat kolektif," ujarnya.
Pengurus Pirukunan Tuwanggana masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Tugas Tuwanggana juga untuk menjaga hubungan harmonis dengan lurah dan perangkat pemerintah lainnya.
"Terlebih bila ada anggota Tuwanggana yang pernah berkompetisi dalam pemilihan lurah. Saat ini bukan lagi waktu untuk bersaing, melainkan bersinergi. Dalam ekosistem sosial, sinergi selalu lebih bernilai daripada kemenangan, dan harmoni akan selalu lebih abadi daripada kekuasaan," jelasnya.
Kepala Dinas PMK Dukcapil DIJ KPH Yudanegara menyampaikan, sesuai Pergub DIJ Nomor 12 Tahun 2025, Tuwanggana merupakan mitra kalurahan yang berperan menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat kalurahan, kabupaten/kota, hingga Pemprov DIJ.
Mereka akan menyerap aspirasi yang disampaikan kalurahan. "Kalau di kalurahan ada Nayantaka, maka Tuwanggana ini adalah mitranya. Melakukan pembinaan serta pengawasan di tingkat kalurahan, kabupaten, dan Pemprov DIJ," ujarnya.
Ketua Pirukunan Tuwanggana DIJ KPH Notonegoro menambahkan, istilah Tuwanggana mulai digunakan pada tahun 2025 ini. Sebelumnya, lembaga itu bernama LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan).
Periode lalu, ia juga menjabat sebagai ketua dan diteruskan di tahun ini hingga lima tahun ke depan. "Yang saya coba atasi di periode pertama adalah permasalahan regulasi. Sekarang dengan keluarnya Pergub ini tentu saja dibantu Dimas KPH Yudanegara, permasalahan regulasi kemungkinan besar sudah bisa teratasi," ungkapnya.
Langkah yang akan dia lakukan dalam waktu terdekat adalah memperkuat kapasitas Tuwanggana di setiap desa. Sebab, kapasitas Tuwanggana di tiap wilayah berbeda-beda.
"Ada yang sangat maju sekali. Tapi ada juga desa-desa yang Tuwanggana-nya masih bisa ditingkatkan lagi,” ucap Kanjeng Noto, panggilan pria yang menikahi GKR Hayu pada 22 Oktober 2013 ini.
Dalam lima tahun ke depan, lanjutnya, target utamanya mewujudkan equalisasi dan equity antar-Tuwanggana agar tidak terjadi kesenjangan antarkalurahan. Ia berharap, Tuwanggana bisa saling berbagi pengalaman dan pembelajaran supaya terjadi pertukaran pengetahuan, sehingga ketimpangan antarkalurahan dapat teratasi. "Di setiap kalurahan sudah ada Tuwanggana-nya. Sudah terbentuk semuanya," jelasnya. (laz)