JOGJA - Komitmen tegas memperjuangkan nasib dan kesejahteraan kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Kota Jogja terus digaungkan jajaran legislatif. Salah satunya oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Tri Waluko Widodo.
Dodo, sapaan akrabnya mengatakan, kader Posyandu selama ini dianaktirikan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Padahal kiprah dan pengabdian mereka di tengah masyarakat sudah tidak perlu diragukan.
“Harus ada bentuk apresiasi bagi kader posyandu, sebab selama ini mereka merupakan kepanjangan dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,” ujar Dodo kepada Radar Jogja Minggu (9/11).
Oleh karena itu, jajarannya di Komisi D terus mendorong kepastian honorarium bagi para kader Posyandu. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kader Posyandu yang selama ini tidak pernah telah berjuang demi kesehatan masyarakat Kota Jogja.
Menurutnya, kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dan sosial yang paling dekat dengan masyarakat. Peran mereka sangat vital. Mulai dari penimbangan balita, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi dan kesehatan ibu hamil.
Kemudian saat ini menjadi pilar utama dalam program penanggulangan stunting dan pelaksanaan integrasi layanan primer (ILP). Sekaligus kepanjangan tangan dari dinas kesehatan (dinkes) untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
Politisi Fraksi PAN ini mengakui, dinkes telah mengalokasikan honorarium untuk kader posyandu. Namun terbilang masih sangat terbatas. Karena hanya mampu mencakup dua kader di tiap kelurahan.
Dodo mematikan, jajarannya juga akan memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan secara maksimal. Sehingga ujung tombak kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput itu bisa benar-benar mendapat perhatian pemerintah. Sebab banyak kader selama ini hanya bekerja tanpa imbalan yang memadai.
Dia berharap, berbagai rapat kerja yang dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkot Jogja bisa segera merealisasikan honorarium bagi kader Posyandu. Sehingga para kader bisa bekerja lebih optimal di masyarakat.
Dodo menekankan, pengabdian tulus kader posyandu memang harus benar-benar menjadi atensi bagi pemerintah kota. Lantaran kinerja mereka sejatinya tidak ternilai untuk pembangunan kesehatan di Kota Jogja.
“Jika dukungan anggaran dan apresiasi tidak memadai, semangat pengabdian mereka bisa luntur, dan program kesehatan unggulan pemerintah kota pun terancam tidak berjalan optimal,” pesan Dodo. (*/inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita