JOGJA - Sebagai tujuan wisata, Kota Jogja memiliki dinamika wilayah yang kompleks. Sehingga upaya menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan tertib tidak hanya bisa dibebankan kepada aparat penegak hukum. Namun juga harus ada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Wakil Ketua Komisi A Indaruwanto Eko Cahyono pun terus mendorong penguatan kelembagaan lokal. Agar dapat membantu tugas aparat mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas).
Ndaru mengaku, upaya yang dilakukan jajaran legislatif adalah dengan optimalisasi sistem keamanan lingkungan (siskamling). Sehingga masyarakat di tingkat kampung bisa memiliki kemampuan membantu mewujudkan trantib linmas.
Menurutnya, siskamling bukan hanya sekadar kegiatan jaga malam. Melainkan mekanisme gotong royong terstruktur. “Mencerminkan kearifan lokal untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman wilayah,” bebernya kepada Radar Jogja Minggu (9/11).
Hanya saja, langkah ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebab Jogja merupakan rumah bagi jutaan orang. Bukan hanya dari warga asli, tapi juga pendatang, mahasiswa, hingga wisatawan yang tinggal dalam satu wilayah.
Sehingga, lanjutnya, pemerintah harus bisa membangun kesadaran kolektif untuk tertib, saling menjaga, dan menghormati aturan. “Program siskamling diperkuat lagi, bukan hanya dari sisi jam jaga, tapi juga pelatihan teknis dan dukungan sarana prasarana dari pemkot," ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, pihaknya juga akan terus mendukung kemitraan antara pemkot dengan TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Sebab sinergi antara instansi merupakan pilar penting dalam pengamanan event besar, penanganan isu sosial, dan edukasi ketertiban kepada publik.
“Komisi A akan terus mengawal kebijakan dan anggaran agar fokus pada upaya menciptakan kota yang semakin adem, tertib, dan menjadi teladan bagi kota-kota lain di Indonesia. Ini adalah tugas bersama,” tegasnya.
Ndaru pun menekankan, aspek keamanan dan ketertiban di tingkat kampung juga harus didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai. Khsusunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja untuk membuat kajian dalam rangka menambah CCTV wilayah.
Sebab sampai saat ini, Pemkot Jogja baru memiliki 32 titik CCTV yang sudah terpasang pada tiap kelurahan. Jumlah itu perlu ditambah untuk mewujudkan kota cerdas (smart city) yang aman. “Masyarakat juga perlu tahu bagaimana cara mengakses rekaman CCTV di lingkungannya secara cepat dan legal, terutama jika terjadi insiden. Ini bagian dari hak masyarakat atas rasa aman dan transparansi pemerintah,” tegasnya. (*/inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita