JOGJA - Kali pertama dalam sejarah pejabat eselon dua Pemprov DIY yang akan dilantik tak menerima fisik undangan. Tapi undangan dikirimkan dalam format PDF via pesan WhatsApp (WA). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (DIY) Hary Setiawan memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.
Menurut Hary, undangan dikirim via WA karena pertimbangan mepetnya waktu. Pelantikan diadakan pada Senin (3/11). Namun sampai dengan Minggu (2/11), Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DIY yang diketuai Sekprov DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti masih menggelar rapat. “Supaya waktunya jangan terlalu lama (kami kirimkan melalui WA, Red),” terang Hary Selasa (4/11).
Lain halnya kalau pelantikan bukan pada awal minggu. Tapi, pertengahan minggu. Hary memastikan undangan diberikan sore sehari menjelang pelantikan. Sebagai kepala BKD, Hary diketahui merupakan orang yang mengirimkan undangan via WA untuk lima kepala OPD yang dimutasi.
Sedangkan tiga orang eselon tiga dan seorang fungsional ahli madya yang promosi ke eselon dua, undangan diberikan secara fisik. Sebab, mereka dipanggil Baperjakat di ruang rapat Sekprov pada Minggu (2/1) sore. Fisik undangan diserahkan saat itu juga.
Undangan bagi eselon dua via WA itu mengundang rasanan banyak ASN. Dinilai kurang etis. Tak hanya ASN, Anggota DPRD DIY Arif Setiadi ikut angkat bicara. “Kalau ada yang merasa kurang pas, aja dibaleni (jangan diulang, Red),” pinta Arif.
Dia menambahkan, para pejabat yang mendapatkan undangan via WA itu juga perlu ditanya. Apakah mereka bisa menerimanya. “Nek dha terima lan lega, (kalau menerima dan legawa, Red) berarti ya rapapa (tidak apa-apa, Red),” sindirnya.
Arif mengingatkan, alasan undangan dikirim via WA karena terkendala hari libur Sabtu dan Minggu perlu dipertanyakan. Dia punya catatan. Bukan kali pertama pemprov mengadakan pelantikan pada hari Senin atau awal minggu. Contohnya pada Senin 21 April 2025. Saat itu ada kendala libur panjang akhir pekan. Sebab, pada Jumat 18 April 2025 libur nasional bertepatan wafatnya Yesus Kristus.
“Nyatanya undangan fisik tetap bisa diberikan kepada mereka yang akan dilantik. Tidak lewat WA,” katanya.
Pelantikan bertepatan Hari Kartini itu menggeser Amin Purwani dari kepala BKD menjadi kepala badan diklat. Amin digantikan Hary yang semula kepala biro hukum. Kepala Badan Diklat Christina Erni Widyastuti dimutasi menjadi kepala dinas perhubungan. Pelantikan yang biasanya di Bangsal Kepatihan, ikut digeser ke Gedhong Pracimasana. “Informasinya pelantikan tak ditangani BKD tapi diambil alih Sekprov,” beber Arif.
Di bagian lain Hary menjelaskan, satu kursi kepala OPD yang masih kosong yakni kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) segera diisi. Pemprov sudah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Isinya mengizinkan melanjutkan akuisisi manajemen talenta. Rekomendasi BKN itu dibutuhkan karena pemprov memutuskan melanggengkan tradisi impor pejabat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk ditempatkan sebagai kepala dinas PMPTSP DIY. Tradisi impor itu sudah berlangsung sejak 2004 saat dinas PMPTSP masih bernama biro kerja sama.
“Ada tiga nama yang masuk,” papar Hary. Satu di antara tiga calon tersebut akan dipilih. Prosesnya dilakukan secepatnya. “Ngarsa Dalem (Gubernur HB X, Red) memerintahkan jangan terlalu lama," tutur alumnus FH UGM ini.
Jabatan kepala dinas PMPTSP lowong sejak Agus Priono diangkat sebagai Dubes Suriname pada Maret 2025 lalu. Dari berbagai sumber tiga kandidat saat ini bertugas di Kedubes RI di Brussel Belgia, Kedubes RI di Port Moresby, Papua Nugini, dan Kemenlu RI di Jakarta. Di antaranya, ada nama Sidum Trio Indarto. Kini masih bekerja di Brussel.
“Tapi calon kuat sepertinya mengarah ke Gophar. Dulu teman kuliah salah satu kerabat keraton,” bisik seorang sumber yang punya kedekatan dengan kalangan Baperjakat. (oso/kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita