RADAR JOGJA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengarahkan agar seluruh anggota kabinet, termasuk para menteri dan pejabat eselon tinggi, menggunakan mobil “Maung” produksi dalam negeri dari PT Pindad sebagai kendaraan dinas resmi.
“Sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu. Mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja, ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin (20/10/2025) yang disiarkan secara live.
Dia menekankan bahwa penggunaan kendaraan dinas bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga simbol dukungan terhadap industri otomotif dalam negeri.
“Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia sendiri, jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jip buatan negara lain, kita pakai jip buatan Indonesia sendiri,” tuturnya.
Mobil Maung merupakan kendaraan taktis ringan yang dikembangkan oleh PT Pindad, perusahaan industri pertahanan milik negara.
Versi sipilnya kini disiapkan untuk digunakan sebagai kendaraan dinas bagi para menteri dan pejabat tinggi negara.
Namun demikian, produksi Maung saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh kementerian.
Menurut laporan Oto Detik, anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas Maung telah disiapkan, tetapi kapasitas produksi PT Pindad masih terbatas.
Menteri Keuangan menyebut bahwa pengadaan akan direalisasikan secara bertahap sesuai kesiapan produksi nasional.
Mobil Maung sendiri memiliki spesifikasi tangguh dengan mesin diesel 2.400 cc, transmisi manual 6 percepatan, serta kemampuan off-road yang mumpuni.
Kendaraan ini sebelumnya digunakan dalam operasi militer dan kini telah dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan sipil dan kenyamanan pejabat negara.
Kebijakan Presiden Prabowo ini mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang dinilai akan memperkuat kebanggaan nasional dan mendukung industri strategis dalam negeri.
Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada, terutama terkait kapasitas produksi massal, distribusi unit ke seluruh kementerian, serta penyesuaian peraturan pengadaan kendaraan dinas baru.
Langkah ini menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian industri nasional, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri, serta membangkitkan semangat “Bangga Buatan Indonesia” di kalangan pejabat pemerintah. (Alya Amirul Khasanah)