JOGJA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono X (HB X) menanggapi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menurunkan jumlah beban produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sekitar 2.000 porsi di satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, jumlah tersebut akan lebih efektif apabila dikerjakan dengan mekanisme pengadaan sub unit di setiap dapur SPPG.
"Kalau saya, 3.000 atau 2.000 (porsi) dalam satu unit (Dapur SPPG) itu dibagi dalam beberapa sub bagian," ujar HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, Kamis (23/10).
Baca Juga: Indonesia Berduka! Ki Anom Suroto Meninggal Dunia, Dalang Kondang yang Menghidupkan Budaya Nusantara
Ia mencontohkan, 2.000 porsi yang dibebankan dalam satu dapur SPPG itu akan lebih efektif apabila di satu dapur SPPG terdapat 10 sub bagian. Hal itu untuk menghindari beban kerja yang berlebih dalam dapur SPPG yang berujung pada kasus keracunan.
"Misalnya kalau 2.000 porsi, tapi di situ ada 10 sub bagian. Berarti per bagian kan 200 porsi. Kalau lebih dari 10 (sub bagian) pasti semakin kecil (beban kerjanya)," paparnya.
Baca Juga: Maestro Wayang Kulit Ki Anom Suroto Meninggal Dunia, Jenazahnya Akan Dikebumikan di Klaten
"Jatah 2.000 porsi tersebut idealnya dikelola di 40 sub unit SPPG," imbuhnya.
Selain mengurangi beban kerja, HB X juga meminta agar penjamah makanan di setiap dapur MBG melakukan manajemen pengolahan dengan baik sebagai antisipasi adanya keracunan MBG. Khususnya menghindari memasak dengan rentang waktu yang terlalu lama dengan pendistribusian.
Baca Juga: Sudah Beraksi di 15 Sekolah! Spesialis Maling di Sekolah Yang Ada di Sleman Dibekuk, Gasak 31 Proyektor di 15 Lokasi
Kemudian juga proses penyimpanan bahan yang harus dilakukan dengan baik. Terlebih pada bahan yang rentan layu seperti daging dan sayuran. Penyimpanan bisa dilakukan di lemari pendingin dengan suhu yang sesuai kebutuhan. Apabila itu tidak dilakukan, potensi keracunan makanan akan terus terjadi.
"Tidak perlu mengumpulkan dokter untuk menjelaskan penyebab keracunan. Sudah jelas itu yang bermasalah dari daging tidak segar yang dimasak," terangnya.
"Masalahnya saya bisa masak, sering masak di rumah," tambahnya.
Baca Juga: Expo Karya Pemuda Jadi Ajang Pembuktian Anak Muda Kota Jogja Berani Berwirausaha
Ia juga mempertanyakan apakah para pejabat yang mengurusi MBG, terbiasa memasak dan mengurusi urusan dapur atau tidak. Pasalnya, ia menilai itu sebagai landasan dan modal dalam mengurusi MBG.
"La saiki nek pejabate ora tau masak ora ngerti dapur, suruh ngurusi ya ora ngerti bahwa sayur itu bisa layu, daging sudah membiru dan sebagainya," tandasnya.
Baca Juga: Berkali-Kali Tersandung Narkoba, Aktor Sinetron Ammar Zoni Jalani Sidang Perdana Daring dari Nusakambangan
Selain menyampaikan strategi mengantisipasi terjadinya keracunan akibat MBG, HB X juga mendorong keiukut sertaan masyarakat lokal dalam program tersebut. Para petani bisa memanfaatkan peluang dalam program MBG sebagai penyedia bahan baku melalui Lumbung Mataram yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Saya ingin bagaimana lumbung mataram bisa mengambil peluang itu untuk bisa menanam sayuran, sehingga tim (SPPG) belinya tidak di pasar tapi di Koperasi Merah Putih yang menampung hasil kebun masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Viral Meme Pak Bahlil, Sayap Golkar Laporkan Akun Pembuat dan Penyebar, DPP Golkar: Tidak Ada Arahan dari Pusat
Mekanismenya, masyarakat di setiap padukuhan yang mempunyai lumbung mataram bisa mengolah lahan milik pemerintah untuk menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan MBG. Hasil kebun bisa diambil oleh KDMP dan ditawarkan ke SPPG.
"Harapan saya, masyarakat di desa bisa menikmati uang cash dari program ini, mari kita coba," ucapnya. (oso)