JOGJA- Pemerintah memastikan bahwa rencana menjadikan Kulon Progo sebagai lokasi embarkasi dilakukan tahun 2026. Kebijakan tersebut nampaknya dianggap sebagai peluang emas bagi para pelaku industri wisata, khususnya perhotelan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono mengatakan telah menyiapkan 60 hotel di Kulon Progo untuk menampung para calon jemaah haji maupun umroh. Ia berkoordinasi dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PHRI Kulon Progo untuk mempersiapkan semuanya.
"Kami sudah siap, ada skeitar 60 hotel bintang dan non bintang yang disiapkan untuk itu," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).
Persiapan itu telah dilakukan sejak tahun 2024. Sebab, informasi Kulon Progo dijadikan lokasi embarkasi dilaksanakan tahun 2025. Namun, karena rencana tersebut mundur, maka kembali ditargetkan terlaksana di tahun 2026. Ia berharap tahun depan rencana itu terealisasi. Sebab, berpotensi dalam mendongkrak okupansi dan kunjungan wisata ke DIY, khususnya di Kulon Progo.
"Selama ini kan paling rendah di Kulon Progo, hanya sekitar 20-30 persen rata-rata, maksimal tetap di bawah 50 persen," tuturnya.
Berbicara tentang kesiapan PHRI, ia menjamin pelayanan akomodasi calon jamaah haji maupun umroh di embarkasi Kulon Progo akan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal itu karena kebanyakan embarkasi dikelola oleh pemerintah, sedangkan di Kulon Progo adalah pihak hotel langsung.
"Hospitality-nya kami bisa jamin, karena memang itu bidang kami," tegasnya.
Total 60 hotel yang telah disiapkan juga sudah ditinjau terkait kelayakan dan sertifikasi usaha oleh DPC PHRI Kulon Progo. Kelengkapan dan kelayakan telah dipenuhi oleh mereka.
"Embarkasi itu juga untuk menunjukan ke semua daerah bahwa ada hotel di Kulon Progo yang bisa diakses untuk itu," jelasnya.
Ia juga mendorong agar Pemkab Kulon Progo turut mempersiapkan rencana tersebut. Khususnya dalam mempersiapkan destinasi-destinasi wisata yang menarik agar lama tinggal pengunjung meningkat.
"Menahan wisatawan stay di Kulon Progo, tidak pindah ke Magelang, Borobudur dan daerah terdekat lain," tandasnya.
Semuanya berkoordinasi dengan Pemprov DIY dan Pemkab Kulon Progo terkait kebutuhan-kebutahan embarkasi. PHRI DIY juga terlibat untuk memantau penyelenggaraannya oleh DPC PHRI Kulonprogo.
"Instruksi itu sudah 2024 untuk persiapan 2025, kemarin dipertegas mundur di tahun 2026," tandasnya.
Sampai saat ini, dilakukan monitoring dari PHRI kepada pengelola hotel-hotel yang disiapkan. Jangan sampai ketika hari H pelayanan masih kurang maksimal.
Terpisah, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardiyanto Setyo Aji mengatakan ia dan anggotanya sudah mendengar kabar rencana dibukanya embarkasi di Kulon Progo. Namun, dadi segi internal maupun eksternal belum ada pembahasan khusus dengan industri pendukung di sana.
"Kami menyambut baik hal tsb sebagai upaya menjadikan Bandara Internasional Yogyakarta l sebagai pintu umroh & haji, karena hal ini sangat penting untuk bargaining posision DIY dalam penerbangan international ke depan," jelasnya.
Selain itu, menurutnya itu akan mendongkrak kunjungan wisata serta strategis untuk kepentingan penerbangan internasional lainnya. Sama seperti Deddy, ia juga mengatakan kunjungan wisata di Kulon Progo masih rendah.
"Ini PR bersama, sebagai pintu masuk namun sangat perlu diperkuat oleh kebutuhan pendukung (infrastruktur & amenitas) yg mampu menahan wisatawan tidak hanya lewat tapi tinggal di Kulon Progo," ucapnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin