JOGJA - Isu keamanan siber dan sandi menjadi hal krusial di tengah derasnya arus digitalisasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat keamanan.
Hal itu pula yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) se-DIY, kemarin (14/10). Kegiatan ini digelar Pemkot Kota Jogja dengan tema "Memperkuat Kelembagaan Forkomsanda dalam Menjaga Ruang Siber."
Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, era digital memang banyak memberikan dampak positif. Misalnya dari sisi kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Termasuk dalam hforal pelayanan publik pemerintah.
Namun di balik itu Nugroho mengingatkan ada tantangan besar yang harus dihadapi. Sebab, masih ada pihak tidak bertanggungjawab yang ingin mengakses atau memiliki data pemerintah. Sehingga, upaya perlindungan sangat perlu dilakukan.
"Jangan sampai data, informasi yang ada itu diakses oleh pihak yang tidak punya hak,” ujar Nugroho selaku narasumber dalam kegiatan ini.
Menurutnya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi serangan digital. Misalnya dengan tidak menggunakan aplikasi bajakan karena dapat menciptakan celah kerentanan.
Kemudian perlu dilakukan tata kelola dengan menerapkan standar keamanan yang baik. Serta pembinaan terhadap sumber daya manusia. Sebab ada model manipulasi melalui social engineering seperti phantom hack scam.
"Jaminan keamanan hanya bisa diwujudkan kalau kita sendiri menyelenggarakan secara aman, karena tidak ada sistem yang aman," beber Nugroho.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan berkomitmen terus menjaga keamanan digital di lingkungan Pemkot Jogja. Sebab, pelayanan yang aman dan nyaman merupakan salah stau misi utama.
Wawan berharap, lewat kegiatan Forkomsanda se-DIY bisa semakin menguatkan koordinasi antarpemerintah daerah. Sehingga keamanan siber dan sandi pun bisa dijaga bersama. "Sinergi dan kolaborasi harus tetap ditingkatkan,” tandasnya. (inu/laz)