JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana akan melakukan penertiban operasional becak motor secara bertahap di area Malioboro.
Rencana tersebut pun ditanggapi oleh perwakilan dari paguyuban becak di Kota Jogja.
Ketua Paguyuban Tukang Becak Prasojo, Purwanto mengaku informasi rencana penertiban dari Pemprov DIY itu belum sampai kepadanya beserta anggota paguyuban.
Namun, apabila itu akan dilaksanakan, pihaknya mempersilahkan tapi dengan beberapa catatan.
"Selama ini belum diinfo, penertibannya seperti apa dan teknisnya gimana dulu setidaknya," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (12/10).
Sebelumnya memang pernah ada terkait rencana penggantian uni becak motor menjadi kayuh dan ditambah dengan energi alternatif, atau listrik.
Bahkan, beberapa tukang becak juga sudah memakainya. Mereka juga masih mempertanyakan keefektifan waktu, lokasi charger dan sebagainya.
"Tapi kami dan anggota, menyuarakan kalau hanya diganti tenaga listrik nanti kekuatannya tidak memadahi dan tidak bisa untuk mengangkut beban berat. Terutama di tanjakkan jalan," jelasnya.
Total anggota aktif Paguyuban Tukang Becak Prasojo sekitar 97 orang yang mencari penghidupan dengan menjadi sopir becak motor.
Maka dari itu, ia berharap agar kebijakan Pemprov DIY harus mempertimbangkan nasib para tukang becak motor.
"Sebagai warga negara tentunya kami harus patuh pada aturan pemerintah, tapi di sisi lain pemerintah juga jangan semena mena sama warganya, harus ada solusi yang terbaik," tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut telah melakukan konsolidasi dengan paguyuban becak motor.
Bahkan sejak ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DIY tentang penggantian becak motor ke becak kayuh tenaga alternatif maupun becak listrik.
Rencana kebijakan dari Pemprov DIY bukan bertujuan untuk menghilangkan lapangan pekerjaan mereka.
"Tetapi menata, bisa secara bentuk moda maupun jumlah layanannya. Kami melarang, tapi ada solusinya yakni becak kayuh bertenaga alternatif," ujarnya.
Namun, ia juga menyadari bahwa proses konsolidasi tidak mudah dilakukan.
Beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan unit becak motor diharapkan menjadi bagian untuk refleksi terkait perlunya penataan dan penertiban.
"Harapan besar kami semua ini bisa diikuti, bukan kami mematikan ekonomi masyarakat tapi kami sudah memberikan opsi," bebernya.
Persoalan saat ini, beberapa pengemudi becak kayuh tenaga alternatif yang kemarin sudah mendapatkan fasilitas masih sedikit ditemui beroperasi di Malioboro.
Pemerintah ketika melakukan pelarangan juga menyiapkan solusi, bahkan sampai sekarang masih mengupayakan agar unit becak listrik maupun alternatif bisa diadakan.
"Kami sudah berushaa tahun 2020, mengupayakan becak tenaga alternatif dan becak listrik," tandasnya.
Saat ini, baru ada 90 unit becak listrik yang dimiliki Pemprov DIY.
Upaya penambahan dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak baik swasta atau komunitas yang peduli dengan isu lingkungan.
"Saya lagi sounding dengan beberapa pihak untuk 1.000 (unit) tapi sifatnya baru sounding ya," paparnya.
Mekanisme penataannya, ia berpikiran semacam ada pembagian sisi layanan supaya kawasan itu tidak terlalu padat.
Sebab, kawasan Malioboro banyak kawasan pedestrian, pejalan kaki juga akan tidak nyaman apabila terlalu padat.
"Becak motor Itu kan juga ilegal kan, datanya ada sekitar 2.000an itu beberapa tahun lalu, tidak semuanya juga ber KTP sini (Jogja)," jelasnya. (oso)
Editor : Bahana.