Peringatan HUT ke-269 Kota Jogja harus menjadi titik balik menuju perubahan nyata. Bukan sekadar ajang pentas budaya atau perayaan seremonial. Hal itu ditegaskan Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, sebagai ajakan reflektif untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik dan keadilan sosial.
“HUT Kota Jogja tahun ini harus ditandai dengan suatu peristiwa perubahan. Jangan hanya jadi acara pentas dan seremoni. Masyarakat harus merasakan dampaknya secara nyata,” ujar Hasto saat ditemui di Balai Kota Jogja, Jumat (5/10).
Hasto menekankan bahwa peringatan ini adalah momen penting untuk memperlihatkan kehadiran Pemkot Jogja yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Ia menyoroti berbagai inisiatif yang telah digulirkan sebagai bentuk transformasi layanan public, terutama di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Salah satu contohnya adalah program Satu Kampung Satu Bidan yang bersinergi dengan aplikasi Jogja Sehat. Aplikasi ini dirancang untuk mencatat dan memantau data vital masyarakat, seperti ibu hamil, lansia, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dengan data yang akurat, para bidan di kelurahan dapat melakukan penanganan lebih cepat dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Hasto juga menyoroti program Jogja Zero Gepeng, sebagai bentuk perhatian serius Pemkot terhadap kelompok marjinal seperti gepeng dan ODGJ.
Menurutnya, pemkot punya tanggung jawab untuk mengurus, bukan mengusir. Karena negara harus hadir untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi semua warganya, termasuk yang termarjinalkan. “Mereka bukan gangguan, mereka adalah tanggung jawab kita. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Di sektor estetika kota dan pendidikan karakter, Hasto mendorong keterlibatan generasi muda melalui lomba mural untuk pelajar.
Ia berharap aktivitas kreatif ini bisa menumbuhkan handarbeni atau rasa memiliki terhadap ruang kota dan menyampaikan pesan moral melalui karya seni.
Di sisi lain, HUT ke-269 ini juga dijadikan momentum untuk mendorong digitalisasi sektor transportasi dan perparkiran. Tahun ini, pemkot menargetkan penambahan 100 titik parkir digital, sebagai bagian dari langkah efisiensi, transparansi, dan modernisasi layanan publik. “Dari yang sebelumnya belum ada, sekarang menjadi ada. Inilah makna perubahan yang harus dimulai dari hal-hal yang konkret,” ujar Hasto. (inu/pra)
Editor : Heru Pratomo