SLEMAN – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dengan judul "Seruan Indonesia untuk Harapan" pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum PBB mendapat respon. Di antaranya dari badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa (BEM KM) UGM.
Para mahasiswa merespon dengan demonstrasi bertajuk Omon-Omon Presiden di Bunderan UGM, Rabu (24/9). Ada berbagai tulisan protes yang dipasang massa. Mulai dari, ’September Hitam Menolak Lupa’, ’MBG modal bacot gede’, ’omon-omon Prabowo’, hingga, ’di dunia bergaya di negara yang penuh sengsara’.
Aksi diawali dengan menghadirkan tamu kehormatan di tengah-tengah massa aksi. Berupa sapi yang ditempeli gambar kepala Prabowo. Sementara sang pembawa sapi adalah laki-laki yang menggunakan topeng bergambar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selanjutnya, para peserta mendengarkan pidato Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Dilanjutkan dengan orasi dari para mahasiswa. Aksi diakhiri dengan pernyataan sikap.
Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto menjelaskan, sapi ini adalah simbol kritik satir. Dia menegaskan ini bukan tanda penghinaan. Lantaran hewan tidak lebih rendah dari manusia. "Sapi adalah simboli pemberi nutrisi. Bukankah itu yang dicita-citakan oleh presiden dengan program MBG," terangnya ditemui di sela-sela aksi.
Walau demikian, dia menegaskan, tugas presiden bukan hanya memberi nutrisi. Namun, melaksanakan amanah konstitusi lantaran program ini dia sebut penuh dengan catatan kritis. Salah satunya adalah korban keracunan yang telah mencapai 6.542 orang.
Mereka bukan hanya angka, tetapi anak-anak dari ayah dan ibu mereka. "MBG ini jangan-jangan bukan makan bergizi gratis tapi makan beracun genosida karena anak-anak teracuni sebanyak itu," katanya.
Menurutnya, MBG ini juga melanggar HAM lantaran merampas hak anak-anak Indonesia atas pendidikan.
Anggaran pendidikan diamanahkan 20 persen dari APBN, tetapi 44 persennya justru dirampas untuk MBG yang tujuannya adalah perbaikan gizi. "Boleh bilang kalau MBG tidak mungkin dibatalkan, tapi jangan pakai duit pendidikan karena itu penghianatan terhadap konstitusi," tegasnya.
Di sisi lain, presiden dinilai perlu mempertimbangkan program ini ditengah APBN yang defisit. Baginya, MBG ini hanyalah program ambisius yang diciptakan untuk menjaga citra presiden. Lantaran sudah terlanjur menjadi janji politik dan akan jadi penentu dalam kontestasi pemilu.
"Kalau Presiden Prabowo tidak ingin lagi dikenang lagi sebagai pelanggar HAM maka hentikan MBG," tegasnya.
Sikap presiden dalam memandang konflik Palestina dengan Israel dia nilai juga keliru. Lantaran menganggap solusi antas konflik keduanya adalah two state resolution. Baginya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah keberpihakan bangsa atas perjuangan rakyat Palestina. "Yang diinginkan rakyat, Palestina harus merdeka seratus persen jadi tidak ada kompromi atas itu," tandasnya. (del/pra)
Editor : Heru Pratomo