JOGJA - Sebagian wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) sudah diguyur hujan. Namun, hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ belum menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.
Kepala Pelaksana BPBD DIJ Noviar Rahmad beralasan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga sekarang belum memberikan sinyal peringatan dini khusus wilayah DIJ. Meski, mulai bulan depan wilayah DIJ diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi.
”Baru tadi kami rapat menghadapi bencana hidrometeorologi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG,” jelas Noviar melalui sambungan telepon, Kamis (18/9).
Dalam rapat tersebut, Noviar menyebut, curah hujan paling tinggi di DIJ diperkirakan terjadi di bulan Januari tahun depan. Karena itu, BPBD baru akan mengeluarkan status siaga darurat jika sudah ada peringatan dini secara tertulis dari BMKG.
Bulan September hingga Oktober, lanjutnya, kondisi di DIJ akan terjadi curah hujan tinggi. Namun dengan durasi yang relatif pendek. Rerata sekitar satu jam. Itu kemungkinan terjadi di beberapa tempat.
"Jadi istilahnya baru masuk pergantian musim pancaroba," paparnya.
Meski masih belum darurat, menurutnya, potensi adanya bencana alam tetap masih ada. Curah hujan yang tinggi berpotensi mengakibatkan tiga bencana alam. Yakni curah hujan tinggi, banjir, dan longsor.
"Pergerakan tanah atau potensi longsor itu sudah ada pemetaanya, masyarakat bisa mengaksesnya melalui portal yang dikeluarkan dari badan geologi," jelasnya.
Kesimpulan hasil rapat, Noviar memaparkan, di antaranya mengajak masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyosialiasikan kewaspadaan terhadap cuaca. Masyarakat juga diwanti-wanti untuk peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya di area saluran air.
"Supaya tidak menyumbat dan mengakibatkan banjir," tandasnya.
Ia juga mengajak untuk belajar dari daerah lain. Bali, misalnya. Bencana banjir yang menghantam Pulau Dewata akibat pemanfaatan tata ruang yang tidak terkendali. Karena itu, Noviar mengingatkan, risiko bencana hindrometeorologi harus dipahami semua pihak. Harus diantisipasi secara bersama dengan melakukan mitigasi bencana di lingkungan masing-masing.
"Jangan sampai pembangunan di Jogja terutama di pinggir sungai tidak memperhatikan dampak risiko bencananya," pesannya. (oso/zam)