JOGJA - Prosesi pengambilan sekaligus pembagian pareden Gunungan Kakung bagi para pejabat dan pegawai Pemprov DIJ berjalan dengan lancar Jumat (5/9). Gunungan Kakung merupakan salah satu dari enam gunungan keraton yang dipersiapkan dalam penyelengaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025 atau Hajad Dalem Sekaten Tahun Dal 1959.
Pantauan Radar Jogja, prosesi pengambilan Pareden Gunungan Kakung di Keraton Jogja dalam Garebeg Mulud tahun ini sedikit berbeda dibandingkan saat Garebeg Besar Tahun Je 1985/2025, Sabtu (7/6).
Sebelumnya, Sekprov DIJ yang saat itu dijabat Pelaksana Harian (Plh) Tri Saktiyana mendatangi keraton. Prosesi itu biasa disebut sowan atau nyadhong sekaligus mengambil pareden gunungan kakung dan kembali ke Kepatihan bersama Bregada Bugis.
"Ini merupakan salah satu upaya pelestarian peristiwa budaya dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Garebeg Mulud yang salah satunya di Kompleks Kepatihan Jogja," ujar Pj Sekprov DIJ Aria Nugrahadi saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, Jumat (5/9)
Kali ini terdapat empat perwakilan pejabat Pemprov DIJ yang menjadi duta atau utusan yang mendatangi keraton. Bukan Sekprov DIJ yang diutus, melainkan Plt Asisten Sekretariat Provinsi (Asekprov) Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Aris Eko Nugroho, Assekprov Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ Danang Setiadi dan Kepala Biro Umum dan Protokol Setprov DIJ Teguh Suhada.
"Empat orang itu adalah duta yang nyadhong paringan dalem dari Pemprov DIJ ke Keraton Jogja, memeng diutus untuk mengambil pareden," jelasnya.
Mereka mengenakan busana kebesaran ala Patih Danureja di masa kolonial Belanda. Memakai kuluk dengan rambut digulung di belakang dan pakaian sikepan ageng. Setelah mengambil pareden gunungan keraton, mereka kemudin berjalan kembali ke Kepatihan dengan diiringi pasukan bregada. Di Pendapa Wiyata Praja, Penjabat Sekprov DIJ Aria Nugrahadi dan seluruh Kepala Dinas Provinsi DIJ menyambutnya.
Empat utusan dari Pemprov DIJ kemudian memberikan pareden gunungan kepada Aria Nugrahadi. Prosesi selanjutnya adalah membagikannya kepada para pegawai Kepatihan dan masyarakat sekitar yang hadir.
Beberapa perubahan terhadap detail prosesi itu juga diakui oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Dian Lakhsmi Pratiwi. "Kalau dulu paringan dalem (gunungan) itu langsung diberikan dari keraton ke pihak Kepatihan. Sekarang berbeda. Ada empat utusan yang sowan ke keraton untuk nyadong nampi," ujarnya saat ditemui di Pendapa Wiyata Praja pasca acara selesai.
Empat utusan itu juga mengikuti prosesi doa bersama di Masjid Gedhe Kauman lalu menerima uba rampe pareden gunungan dan membawanya ke Kepatihan. Ubarampe diberikan kepada Pj Sekprov DIJ Aria Nugrahadi sebagai perwakilan pimpinan birokrasi di Kepatihan.
Baca Juga: Dilantik usai Grebeg Maulud, Tiga Calon Sekprov Paparkan Mitigasi Danais Susut Rp 0,5 Triliun
"Jadi status prosesi sekarang lebih jelas. Ada empat utusan resmi dengan penderek, termasuk perwakilan pemda yang membawa songsong dan perlengkapan lain," ucapnya.
Perubahan kecil lainnya yakni pada pola pembagian pareden gunungan. Kalau dulu sistemnya rebutan, kini pareden gunungan dibagikan satu per satu kepada masyarakat maupun pegawai kepatihan.
"Sekarang maknanya diubah menjadi 'nampi paringan dalem' satu per satu. Jadi prosesi berlangsung lebih tertib, dan nilai syukur itu lebih terasa," katanya.
Menurutnya, perubahan yang dilakukan justru memperkuat nilai sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Jadi masyarakat diajak untuk lebih tertib, sabar, dan menerima pemeberian secara bergiliran.
"Budaya Jawa itu bukan budaya rayahan atau sekadar pesta, tetapi budaya yang menekankan ketertiban, kesabaran, dan penghormatan," jelasnya.
Baginya, makna budaya Jawa sangat dalam. Masyarakat Jogjakarta punya nilai toleransi dan penghargaan tinggi. Bukan siapa yang kuat, dia yang menang. Nilai itu yang akan coba diperkuat dan ditekankan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menerima. "Tetapi juga ada batas kewajiban untuk menghormati orang lain," tambahnya.
Penyelenggaraan prosesi nyadhong dalam Garebeg Mulud di Kepatihan masih butuh dilakukan evaluasi. Khususnya, masih minimnya jumlah ubarampe yang dibagikan kepada para pegawai di Kepatihan.
"Jumlah pareden dan ubarampe perlu ditambah, karena animonya semakin besar. Tahun lalu jumlahnya 100, kemudian 125, lalu 150. Tahun ini sekitar 150. Setiap tahun kami mencoba menambah jumlahnya," jelasnya. (oso/laz)
Editor : Herpri Kartun