JOGJA - Proses seleksi sekretaris provinsi (Sekprov) DIY memasuki tahap akhir. Kini tahapannya tinggal menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto. Sedangkan pelaksanaan pelantikan dipastikan usai rangkaian Grebeg Maulud Tahun Dal 1959 Keraton Ngayogyakarta selesai dijalankan.
Pertimbangannya, belajar dari pengalaman Grebeg Besar (Idul Adha, Red) pada 7 Juni 2025 lalu, Sekprov diharuskan menjalankan ritual nyadong ubarampe gunungan. Atau mengambil gunungan ke Keraton Jogja dengan berjalan kaki pulang pergi dari kompleks Kepatihan.
Saat itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) Sekprov menggantikan Beny Suharsono yang pensiun per 1 Juni 2025. Tri Saktiyana didaulat mengenakan busana Kanjeng Pangeran Harya Adipati (KPHA) Danureja, pepatih dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
“Ada tiga calon Sekprov. Dua orang mengenakan blangkon (laki-laki, Red) dan satu lagi memakai gelungan alias berkonde (perempuan, Red). Kalau yang terpilih nantinya tidak pakai blangkon, ada kekhawatiran muncul kendala ketika harus berjalan kaki mengambil gunungan,” cerita seorang sumber kemarin (3/9).
Sumber yang punya kedekatan dengan Baperjakat itu mengatakan, karena pertimbangan itu, saat pelaksanaan Grebeg Maulud pada Jumat (5/9) besok, Pj Sekprov Aria Nugrahadi yang akan menjalankan sebagai patih Danureja. Dia akan didampingi beberapa orang pejabat eselon dua nyadong ubarampe gunungan ke Keraton Jogja. “Yang mendampingi semua birokrat laki-laki,” katanya.
Seperti diketahui, ada tiga calon Sekprov yang namanya dikirim ke pusat. Ketiganya adalah Paniradya Pati Kaistimewan Aris Eko Nugroho, Kepala Bapperida Ni Made Dwipanti Indrayanti dan Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso.
Ni Made menjadi satu-satunya birokrat perempuan. Namanya disebut-sebut punya kans kuat. Ini selaras dengan arah makin besarnya persentase perempuan menjabat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DIY. Dari 40 jabatan kepala OPD, diketahui 13 orang di antaranya adalah perempuan. Persentasenya lebih dari 30 persen.
“Sekarang DIY memang eranya perempuan. Dimulai kepala OPD. Mungkin besok Sekprov dan nanti yang di atasnya,” lanjut sumber itu.
Pilihan yang mengarah ke Ni Made itu menjadi pertimbangan. Ni Made kelahiran 1970. Bila benar nantinya dilantik, masa tugasnya sebagai sekprov berlangsung selama lima tahun. Alumnus Jurusan Teknik Sipil UNS Surakarta itu diproyeksi menjabat hingga 2030. “Bakal ikut mengawal proses suksesi setelah 2027,” bebernya.
Makin banyaknya kepala OPD dipegang perempuan menjadi atensi Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Dalam sebuah pertemuan dengan jajaran Forkompimda, soal itu sempat disinggung. Gubernur merasa bangga dan mengapresiasi. “Apa itu sinyal sekprov juga akan dipegang Bu Made ya,” ungkap seorang pejabat di pemprov yang mengetahui peristiwa tersebut.
Di sisi lain, DPRD DIY berhasil mempertemukan Aris, Ni Made, dan Wiyos duduk satu meja dalam sebuah forum diskusi pada Jumat (29/8) lalu. Materinya seputar potensi dana keistimewaan (danais) yang susut Rp 0,5 miliar pada 2026 mendatang. Tahun ini 2025, danais mencapai Rp 1 triliun. Sedangkan tahun depan tinggal Rp 500 juta. Ini sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah ke DPR RI.
“Sekarang kami minta penjelasan dan ketegasan yang akan diambil oleh tiga orang calon sekprov ini. Kita tahu, dari tiga orang itu, pasti salah satunya terpilih sebagai sekprov. Tidak mungkin tiga-tiganya,” sergah Anggota Komisi D DPRD DIY Arif Setiadi.
Mendengar sentilan sejawatnya itu, Ketua Komisi D Rb. Dwi Wahyu Budiantoro yang memandu jalannya diskusi langsung merespons. Biar cepat terpilih, dia usul pemilihan Sekprov dengan suara terbanyak. “Bagaimana kalau divoting,” kelakar Dwi yang mengundang geer.... peserta. Namun ketiga calon sekprov berusaha menahan tawa. Tidak ikut larut.
Aris mendapatkan giliran pertama menjawab. Dia mengaku masih optimistis angka danais tidak berubah. Alasannya, saat ini angka yang disampaikan Kementerian Keuangan RI belum final. “Kami masih menunggu RAPBN disahkan sehingga tahu angka pastinya,” ungkapnya. Dia berharap semua kekuatan politik di DPRD yang punya jalur ke pusat, termasuk ke DPR RI bisa berjuang bersama. Aris optimistis danais tidak berkurang. “Malah bisa bertambah lebih besar,” tandasnya.
Sedangkan Ni Made bertindak hati-hati. Dia mengusulkan kalau danais tidak sesuai dengan skema yang disusun pemprov agar dilakukan penyelarasan. “Lakukan evaluasi dengan RPJP, RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya,” ucap Ni Made.
Lain halnya dengan Wiyos. Pejabat yang akrab disapa Bang Wiyos alias BW ini mengaku bersikap realistis. Berapapun danais diberikan pusat akan diterima. “Bakal kami dibelanjakan,” tuturnya.
Menurut BW, bukan kali pertama pemprov mendapatkan danais Rp 500 miliar. Tahun 2014 hal itu pernah terjadi. Di bawah Rp 500 miliar juga pernah dialami. Di atas angka Rp 1 triliun sudah beberapa kali berlangsung. Misalnya 2022 dan 2023 pernan menembus Rp 1,4 triliun.
Dosen Fisipol UGM Purwo Santoso yang ikut menyusun RUUK DIY mengingatkan, latar belakang lahirnya keistimewaan tidak ada kaitannya dengan belanja. Keistimewaan menyangkut kewenangan mengatur. “Keistimewaan adalah kewenangan tambahan. Danais merupakan belanja tambahan. Suatu saat danais bisa saja dikaji. Misalnya dikurangi,” ingat mantan rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogja ini. (kus/pra)
Editor : Herpri Kartun