JOGJA - Forum Smart City Nasional yang dihadiri ratusan daerah di Indonesia dihelat di Kota Jogja pada Rabu (27/8/2025). Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja pun mengenalkan berbagai inovasinya dalam bidang pelayanan digital.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi semua daerah untuk bersama-sama belajar menjadi kota pintar. Forum itu juga sekaligus sebagai ruang pendorong kepada pemerintah pusat agar dapat membantu mewujudkan data yang lebih terintegrasi.
Hasto menilai, dalam upaya pembangunan kota pintar data memang menjadi salah satu unsur penting. Sebab kebijakan yang dikeluarkan selama ini lebih banyak berdasar pada ego sektoral. Baik itu di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah.
“Dengan data yang tunggal maka semua bisa tepat sasaran,” ujar Hasto di sela kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Tentrem tersebut.
Mantan Bupati Kulonprogo dua periode itu juga menyampaikan, Pemkot Jogja sudah berupaya menuju kota pintar. Salah satunya melalui inovasi Jogja Smart Service (JSS).
Hasto menyebut, kehadiran JSS mampu untuk menggerakkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lantaran berbagai pelayanan publik kepada masyarakat bisa diakses secara digital.
“Keberadaan JSS mampu mencakup semua akses layanan publik dalam satu aplikasi serta satu akun,” katanya.
Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba menegaskan, satu data memang merupakan aspek penting dalam pembangunan smart city. Pemerintah pusat juga sudah memulainya dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Mira menjelaskan, DTSEN bisa diintegrasikan dengan data kependudukan. Sehingga dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dengan DTSEN maka program pemerintah untuk masyarakat miskin lebih tepat sasaran,” bebernya
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Jogja Ignatius Trihastono menyampaikan, pihaknya sudah memulai untuk program satu data. Yakni lewat pembuatan data sektoral berbasis kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, data tersebut akan bersifat mikro dan bisa digunakan sebagai salah satu dasar kebijakan Pemkot Jogja. Misalnya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Jogja.
“Kami memulai terkait dengan data kemiskinan berbasis kependudukan dan keluarga, sehingga satu subyek data itu bisa dilakukan intervensi,” jelas pejabat yang akrab disapa Kelik itu. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin