JOGJA - Pemangkasan anggaran subsidi Trans Jogja DIJ dalam rapat kerja Komisi C DPRD DIJ dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menimbulkan respon beragam dari masyarakat. PT Anindya Mitra Internasional (AMI) pun diminta berinovasi.
Ketua Komisi C DPRD DIJ Nur Subiyantoro mengaku telah berkomunikasi dengan Pemprov maupun PT AMI sebagai penanggung jawab operasional agar pemangkasan anggaran tidak berdampak pada kenaikan tarif Trans Jogja. Selain itu, pemangkasan tersebut diharapkan tidak berdampak pada karyawan yang menjadi pengangguran.
"Kemarin kami tegaskan, dari pengurangan itu saya minta biar nanti PT AMI ada inovasi-inovasi baru, mungkin kerja sama dengan pihak ketiga, mungkin periklanan, biar bisa menutup (biaya)," terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (26/8).
Hal itu dilakukan agar PT AMI mulai mandiri dalam pengelolaan transportasi umum Trans Jogja. Kerja sama dalam bentuk iklan dengan pihak swasta tersebut juga bertujuan untuk membantu agar anggaran APBD dapat dikurangi. "Jadi kan sekarang ini kondisi keuangan sedang ada kebijakan pergeseran di skala prioritas kegiatan," ujarnya.
Penyebutan istilah pemangkasan itu, oleh Nur Subiyantoro disebut sebagai 'penggeseran'. Anggaran subsidi yang selama ini digelontorkan dari tahun 2008-2025 pada itu akan dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan atau pendukung transportasi lainnya.
"APBD murni ini digeser dulu, nanti akan kami penuhi lagi di perubahan di tahun yg sama, sekiranya itu memang di Trans Jogja masih ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi," bebernya.
Menurutnya, selama belasan tahun Pemprov DIJ telah mensubsidi anggaran Trans Jogja. Totalnya hingga saat ini mencapai Rp 900 miliar. Bahkan, selama itu berapapun anggarannya disetujui oleh DPRD DIJ. Kemudian, berdasarkan dinamika pembahasan APBD murni 2026, disimpulkan perlu ada rasionalisasi anggaran dalam aspek transportasi.
Maka diusulkan ada pemotongan sebesar Rp 6,8 miliar dari total Rp 87 miliar di 2026. "Saya sepakat solusi mengatasi kemacetan di DIJ menggunakan kendaraan umum, dalam hal ini Trans Jogja. Tapi ruang lingkup untuk transportasi ini kan tidak hanya angkutannya saja," paparnya.
Usulan penggeseran anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi sarpras termasuk, jalan dan lampu yang harus menjadi perhatian. Termasuk peningkatan jalan provinsi. "Kondisi faktanya jalan provinsi kita sudah banyak yang rusak. Itu kami alokasikan," terangnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Chrestina Erni Widyastuti mengatakan akan melakukan kajian mendalam terkait usulan pemangkasan subsidi Trans Jogja tersebut.
Sejumlah langkah akan dilakukan untuk mengoptimalkan rute dan pendapatan agar layanan Trans Jogja tetap berjalan maksimal. "Doakan saja, semoga tidak mengurangi layanan kepada masyarakat,” imbuhnya. (oso/pra)
Editor : Heru Pratomo