Isu yang diusung dalam agenda lima tahunan adalah penguatan internal PKS dan komitmen mengantisipasi peredaran minuman keras (miras) di DIY melalui pendekatan budaya.
"Ini momentum penting untuk memperkuat kepengurusan, mengokohkan konsolidasi partai, serta merumuskan arah kebijakan untuk periode mendatang," ujar Ketua DPW PKS DIY Budi Wiyarno saat ditemui pasca acara Muswil, Minggu (24/8/2025).
Pembahasan dalam Muswil kali ini terkait evaluasi capaian kinerja, penetapan kebijakan kepengurusan, serta penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pengurus dalam menjaga amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam Muswil juga dibacakan Surat Keputusan (SK) Presiden PKS mengenai penetapan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) yang meliputi Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan Dewan Syariah Wilayah (DSW).
“Menjadi ajang konsolidasi internal PKS DIY untuk merumuskan program pengokohan sumber daya internal," bebernya.
Peserta Muswil yakni seluruh Dewan Pengurus Tingkat Daerah se-DIY yang baru saja dipilih. Muswil VI PKS dilaksanakan secara serentak bersama di seluruh Indonesia. Selama dua tahun ke depan, target utama organisasi adalah pengokohan struktur internal dan kaderisasi dengan fokus pada advokasi di bidang pemberdayaan dan kesehatan.
Saat disinggung mengenai isu maraknya peredaran miras di DIY, Budi mengatakan PKS berkomitmen ikut melakukan pemberantasan melalui pendekaran budaya.
Menurutnya, nilai yang termuat dalam budaya lokal Jawa sejatinya bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang gemar mengonsumsi minuman beralkohol atau miras.
"Untuk upaya advokasi dilakukan melalui jalur legislatif dan tokoh agama serta budaya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai budaya diharapkan dapat mengurangi masalah sosial yang muncul akibat miras," paparnya.
Walaupun kader PKS mayoritas beragama Islam, cara yang dilakukan untuk menekan peredaran miras bukan melalui hukum halal dan haram. Ia menyebut dalam ajaran budaya moh limo yang disebarkan Wali Songo, selain judi juga melarang minum alkohol atau miras.
"Itu kan ajaran budaya, sebetulnya begitu dari lama sudah menolak itu dulu. Kebudayaan moh limo kebudayaan peradaban Jawa yang harus disampaikan kepada masyarakat," paparnya.
Alasan menggunakan pendekatan budaya karena supaya lebih dekat dengan masyarakat. Bukan sebagai partai politik melainkan sesama orang Jawa. Beberapa kali, PKS DIY melakukan audiensi dengan para relawan terkait membahas isu tersebut.
"Arahnya karena kami partai politik melalui jalur legislatif. Kalau di masyarakat tentu tokoh kami yang berbasis agama juga akan mengingatkan masyarakat dengan jalur keagamaan. Tokoh budaya juga akan menggerakkan itu," jelasnya. (oso/laz)
Editor : Herpri Kartun