JOGJA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan evaluasi penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para guru dan pengurus sekolah.
Hal tersebut dilakukan karena kasus keracunan masal di beberapa sekolah di DIY.
"Kami ke sekolah-sekolah dan mengatakan kepada kepala sekolah dan guru untuk lebih mengamati menu makan sebelum dikonsumsi siswa," ujar Kepala Disdikpora DIY Suhirman saat dihungi melalui sambungan telepon, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, di setiap sekolah sudah ada tim yang mengurusi pendistribusian MBG.
Ia juga menyarankan kepada kepala sekolah dan tim tersebut untuk merasakan menu MBG sebelum didistribusikan.
"Saat menyantap itu ada rasa apa gitu setidaknya tim sudah mengetahui rasanya dan menginformasikan kepada siswa sebelum dikonsumsi," bebernya.
Hal itu untuk mengantisipasi menu MBG yang akan diberikan kepada siswa layak untuk dimakan.
Sejak pelaksanaan MBG pihaknya juga telah menekankan terkait hal tersebut.
"Ada beberapa SPPG yang kami minta untuk perlu lebih nerhati-hati dalam menyediakan menu MBG bagi siswa," ucapnya.
Menurutnya, beberapa korban keracunan masal yang disebabkan dari menu MBG sudah ditangani ke Puskesmas terdekat.
Itu merupakan komitmen kerjasama antaran Disdikpora dengan Puskesmas terdekat apabila ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa siswa agar penanganan lebih cepat.
"Ada juga pemeriksaan kesehatan gratis, walaupun belum semuanya karena masih bertahap."
"Bukan karena MBG tapi memang program dari pemerintah," paparnya.
Terpisah, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Coruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mendesak agar program MBG dihentikan.
Sebab, ia menilai sudah ada ratusan bahkan ribuan siswa yang menjadi korban keracunan diduga akibat menyantap menu MBG.
"Sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan segera proyek MBG," ujarnya.
Ia mencatat, selama pelaksanaan MBG di DIY sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025 ini sudah ratusan siswa, guru bahkan karyawan sekolah yang mengalami keracunan massal diduga dari menu MBG. Bahkan nyaris tidak ada proses hukum terhadap penyedia menu makanan MBG tersebut.
"Ketimbang kisruh terus dan menimbulkan korban, lebih baik Presiden Prabowo menghentikan program MBG saat ini juga. Selain masalah pemborosan karena anggarannya segede 'gaban' juga berpotensi terjadinya praktik korupsi," jelasnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin